Catatan Keuangan untuk Irwandi Yusuf Disamarkan

Fachri Audhia Hafiez    •    Senin, 25 Feb 2019 17:29 WIB
OTT Gubernur Aceh
Catatan Keuangan untuk Irwandi Yusuf Disamarkan
Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Uang yang diduga sebagai gratifikasi untuk Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf tidak dicatat sebagai penerimaan untuk yang bersangkutan. Melainkan dicatat sebagai biaya konstruksi proyek dermaga Sabang, Aceh.

"Iya (faktanya uang bukan untuk biaya konstruksi)," kata Karyawan PT Ninda Karya Bayu Ardhianto saat diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Irwandi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 25 Februari 2019.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) kemudian kembali menegaskan apakah dalam laporan tahunan, pengeluaran uang untuk Irwandi dicatat sebagai biaya konstruksi. Lagi-lagi Bayu menjawab hal yang sama.

"Di laporan jadi biaya konstruksi, enggak muncul (penerimaan untuk Irwandi)," ujar Bayu.

Dalam perkara ini, Gubernur Aceh periode 2007-2012, Irwandi bersama orang kepercayaannya yakni Izil Azhar didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp32.454.500.000. Uang itu diterima melalui Board of Management (BoM) PT Nindya Karta- PT Tuah Sejati Joint Operation (JO).

Baca juga: Gratifikasi untuk Irwandi Diserahkan di Masjid

Rinciannya ialah pada 2008 Irwandi terima Rp2,917 miliar, pada 2009 sebanyak Rp6,937 miliar, 2010 senilai Rp9,57 miliar dan 2011 sejumlah Rp13,03 miliar.

Uang puluhan miliaran itu diduga berasal dari Dana Biaya Konstruksi dan Operasional Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Aceh yang dibiayai APBN. Proyek itu senilai Rp700 miliar.

Irwandi tidak melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK. Padahal, gratifikasi yang diterima penyelenggara negara harus dilaporkan sebelum 30 hari sejak diterima.

Atas perbuatannya, Irwandi dijerat pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Baca juga: Irwandi Yusuf 'Kasihan' dengan Nasir Djamil


(MEL)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA