Bendahara Ditjen Cipta Karya Diperiksa KPK

Fachri Audhia Hafiez    •    Jumat, 11 Jan 2019 12:17 WIB
OTT di Kementerian PUPR
Bendahara Ditjen Cipta Karya Diperiksa KPK
Ilustrasi KPK - MI.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bendahara Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat Ditjen Cipta Karya, Imas Kartika. Dia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek-proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Budi Suharto)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.

Selain Imas, komisi antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Lestaryo Pangarso. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.

Belum diketahui pasti peran para saksi itu. Kuat dugaan mereka mengetahui aliran dana terkait proyek SPAM.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka. Kedelapan tersangka itu yakni, sebagai pihak pemberi Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE), Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma; dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

(Baca juga: KPK Sita Dokumen dari Kantor Ditjen Cipta Karya)

Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.

Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima 170 juta.

Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: KPK Bidik Tersangka Baru Suap Proyek Penyediaan Air)




(REN)