Jakarta: DPR menolak usulan Kapolri untuk menunda segala bentuk proses hukum yang melibatkan calon peserta pilkada serentak 2018. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Bawaslu mengenai mekanisme penindakan hukum calon peserta pilkada.
"Kita bicarakan dengan Kejaksaan dengan Bawaslu dengan Ketua KPK biar nanti kalau kita bahas lagi mekanismenya seperti apa," kata Tito usai rapat gabungan dengan DPR di Ruang Pansus B, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018.
Baca: DPR Tolak Usulan Penundaan Proses Hukum Peserta Pilkada
Tito mengatakan kepolisian tak masalah kasus hukum yang melibatkan calon peserta pilkada tetap dilanjutkan. Seperti halnya permintaan DPR yang menolak penundaan proses hukum peserta pilkada. Kepolisian akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Bawaslu menindaklanjuti kasus tersebut.
"Ini kan ada hal-hal yang berkembang. Seperti masalah ijazah palsu dan lain lain dan money politik. Apapun juga nanti kesepakatan kalau nanti disepakati misalnya untuk dipending polri setuju, kalau seandainya tidak disepakati dan dipending, oke juga," ujarnya.
Tito tak ingin dengan penolakan DPR ini justru tudingan berbalik arah ke institusinya. Proses hukum yang dilakukan Polri dianggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap calon pasangan tertentu.
"Tapi nanti kalau Polri memanggil paslon pada saat proses jangan dikatakan kriminalisasi. Sudah itu saja," tutupnya.
(YDH)
DPT pada Pilgub Jatim 2018 ada penurunan sebanyak 230.267 pemilih dari Daftar Pemilih Sementara yang berjumlah 30.385.986 orang.
Pemilih yang tinggal di luar Tegal pun dapat tetap menggunakan hak suara. Dengan catatan, namanya masih dalam DPT dan domisili bar…
Peremajaan pasar tradisional di era globalisasi jadi prioritas mereka.
DPT tersebut mengalami penurunan dibandingkan data yang sebelumnya tercatat pada daftar pemilih sementara (DPS).
Menghadapi pesta demokrasi tersebut, seluruh prajurit juga diminta menjaga sinergi dan soliditas demi NKRI.
Polri memetakan dan menyiapkan beberapa strategi keamanan guna menjaga Pilkada di daerah rawan tersebut.
Lukman Edy-Hardianto mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah gugatannya terhadap KPU Riau ditolak Majelis Hakim di Pengadilan …
Dia berencana akan membuat sebuah festival untuk menarik masyarakat datang ke pasar tradisional.
Data tersebut kita ambil dari NIK yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang yang sudah dicocokkan. …
Hal perlu dilakukan agar kualitas produksi UMKM di Jawa Timur meningkat.
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Maag merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung akibat luka atau peradangan.
Polri telah berkoordinasi dengan Komisi Keselamatan Konstruksi (KKK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Indikasi pidana bakal diselidiki setelah timbul korban jiwa dari terbakarnya kapal kargo pengangkut batu bara MV Ever Judger. …
Kapal tersebut akan mengikuti Multilateral Noval Exercise KOMODO (MNEK).
Hasil laporan Facebook itu bakal digali untuk melanjutkan penyelidikan kasus penyalahgunaan data pengguna Facebook Indonesia oleh …
Kehadiran Irhamni dinilai penting untuk mengungkap skandal korupsi penerbitan SKL BLBI.
Audit konstruksi diutamakan pada pemeriksaan kondisi jembatan tua.
Penyidik KPK memanggil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi dan calon Wakil Gubernur Sumut Ijech Shah.
Keterangan Bimanesh di persidangan menguatkan dugaan KPK.
Adapun saksi-saksi yang diperiksa meliputi pejabat pemerintah daerah dan juga pihak swasta juga PNS.
Para advokat itu notabene telah terbukti melanggar kode etik.
Keterangan Bimanesh di persidangan menguatkan dugaan KPK.