Polri tak Masalah Proses Hukum Calon Kepala Daerah tak Ditunda

Jakarta: DPR menolak usulan Kapolri untuk menunda segala bentuk proses hukum yang melibatkan calon peserta pilkada serentak 2018. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Bawaslu mengenai mekanisme penindakan hukum calon peserta pilkada.

"Kita bicarakan dengan Kejaksaan dengan Bawaslu dengan Ketua KPK biar nanti kalau kita bahas lagi mekanismenya seperti apa," kata Tito usai rapat gabungan dengan DPR di Ruang Pansus B, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018.

Baca: DPR Tolak Usulan Penundaan Proses Hukum Peserta Pilkada

Tito mengatakan kepolisian tak masalah kasus hukum yang melibatkan calon peserta pilkada tetap dilanjutkan. Seperti halnya permintaan DPR yang menolak penundaan proses hukum peserta pilkada. Kepolisian akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Bawaslu menindaklanjuti kasus tersebut. 

"Ini kan ada hal-hal yang berkembang. Seperti masalah ijazah palsu dan lain lain dan money politik. Apapun juga nanti kesepakatan kalau nanti disepakati misalnya untuk dipending polri setuju, kalau seandainya tidak disepakati dan dipending, oke juga," ujarnya.

Tito tak ingin dengan penolakan DPR ini justru tudingan berbalik arah ke institusinya. Proses hukum yang dilakukan Polri dianggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap calon pasangan tertentu. 

"Tapi nanti kalau Polri memanggil paslon pada saat proses jangan dikatakan kriminalisasi. Sudah itu saja," tutupnya.



(YDH)