Jakarta: DPR menolak usulan Kapolri untuk menunda segala bentuk proses hukum yang melibatkan calon peserta pilkada serentak 2018. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Bawaslu mengenai mekanisme penindakan hukum calon peserta pilkada.
"Kita bicarakan dengan Kejaksaan dengan Bawaslu dengan Ketua KPK biar nanti kalau kita bahas lagi mekanismenya seperti apa," kata Tito usai rapat gabungan dengan DPR di Ruang Pansus B, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018.
Baca: DPR Tolak Usulan Penundaan Proses Hukum Peserta Pilkada
Tito mengatakan kepolisian tak masalah kasus hukum yang melibatkan calon peserta pilkada tetap dilanjutkan. Seperti halnya permintaan DPR yang menolak penundaan proses hukum peserta pilkada. Kepolisian akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Bawaslu menindaklanjuti kasus tersebut.
"Ini kan ada hal-hal yang berkembang. Seperti masalah ijazah palsu dan lain lain dan money politik. Apapun juga nanti kesepakatan kalau nanti disepakati misalnya untuk dipending polri setuju, kalau seandainya tidak disepakati dan dipending, oke juga," ujarnya.
Tito tak ingin dengan penolakan DPR ini justru tudingan berbalik arah ke institusinya. Proses hukum yang dilakukan Polri dianggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap calon pasangan tertentu.
"Tapi nanti kalau Polri memanggil paslon pada saat proses jangan dikatakan kriminalisasi. Sudah itu saja," tutupnya.
(YDH)
Permohonan sengketa pilkada di tiga daerah itumemenuhi syarat ambang batas selisih suara yang ditetapkan MK.
Dugaan pelanggaran poitik uang itu ditemukan di Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Lampung.
Pelanggaran paling banyak ditemukan petugas Bawaslu.
Terdapat 782.027 suara tidak sah di Jawa Timur.
Bawaslu merekomendasikan 150 TPS melakukan PSU.
Apakah Anda kerap merasa mudah lelah? Jika ya, Anda perlu tahu bahwa penyebabnya beragam. Apa saja?
Jika dehidrasi tak segera ditangani, bisa menjadi parah dan membahayakan tubuh.
Anang juga meminta keringanan hukuman dari majelis hakim.
Prasetyo meminta penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu tak dikaitkan dengan program nawacita dan janji kampanye Presiden Jo…
Penggeledahan berkaitan kasus penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.
Anang mengakui keterlibatannya dalam kasus KTP-el yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.
Penggeledahan didampingi beberapa staf dan tenaga ahli MKD.
Petugas dengan rompi bertuliskan KPK langsung bergegas ke lantai atas Kantor PLN.
Sejumlah pejabat negara hadir dalam sidang tersebut.
Polisi gadungan di JLNT Casablanca mengaku memeras pengendara untuk mencari uang demi memenuhi kehidupan sehari-hari.
Dorodjatun membantah mengusulkan SKL BLBI untuk BDNI.
Mantan Direktur Utama PT Jasindo, Budi Tjahjono (BTJ) ditahan usai diperiksa sebagai tersangka untuk ketiga kalinya.
Anang juga meminta keringanan hukuman dari majelis hakim.
