Ada Peluang Tersangka Baru di Kasus Suap APBD Jambi

Juven Martua Sitompul    •    Sabtu, 24 Feb 2018 05:10 WIB
ott anggota dprd jambi
Ada Peluang Tersangka Baru di Kasus Suap APBD Jambi
Ilustrasi KPK. Antara/Hafidz Mubarak A

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menepis kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus dugaan suap proses pengesahan APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018. Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk menjerat pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Itu tentu tidak tertutup kemungkinan akan kita kembangkan tapi sepenuhnya bergantung pada kecukupan bukti nantinya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2018.

Selain mengumpulkan bukti, Febri mangatakan pihaknya juga masih menunggu fakta-fakta yang muncul dalam persidangan tiga terdakwa dalam kasus ini. Tiga terdakwa yang bakal segera di sidang adalah Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik (ERM), Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saipudin (SAI) dan Plt Kadis PUPR Pemprov Jambi Arfan (ARN).

"Fakta persidangan akan muncul juga karena dalam dakwaan sudah ditulis dan disampaikan dalam persidangan misalnya mengenai pihak pihak lain atau nama-nama lain yang diduga turut menerima ataupun yang diduga mengarahkan dalam kasus suap ini," ujarnya.

Tak hanya itu, Febri juga mengakui perpanjangan penahanan terhadap anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN Supriyono juga tidak lain untuk mengonfirmasi beberapa hal. Salah satunya, terkait peran atau keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

"Kami melakukan perpanjangan karena masih membutuhkan beberapa proses pemeriksaan lebih lanjut kalau nanti sudah lengkap tentu kita akan limpahkan ke tahap penuntutan, apakah ada pelaku lain atau tidak nanti kita lihat lebih lanjut," pungkas Febri.

Dalam kasus dugaan suap proses pengesahan APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018, KPK baru menetapkan empat orang. Keempat tersangka itu antara lain Anggota DPRD Jambi Supriyono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan dan Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saipudin.

Diduga Pemprov Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Zumi Zola telah menyiapkan 'uang ketok' sebanyak Rp6 miliar untuk mengguyur DPRD Jambi agar menyetujui APBD tahun anggaran 2018 tersebut.

Namun, dari hasil OTT pada Selasa 28 November 2017, tim Satgas KPK baru menyita Rp4,7 miliar. Sementara Rp1,3 miliar lainnya sudah diserahkan pihak Pemprov Jambi kepada anggota DPRD Jambi lainnya.

Atas perbuatannya, Erwan Malik, Arfan, dan Saipudin disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Supriyono selaku penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(AGA)