Wakil Bendum Golkar Memenuhi Panggilan KPK

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 14 Nov 2017 11:45 WIB
korupsi e-ktp
Wakil Bendum Golkar Memenuhi Panggilan KPK
Wabendum Golkar Zulhendri Hasan/MTVN/Juven

Jakarta: Wakil Bendum Bidang Jasa Keuangan Perbankan Partai Golkar Zulhendri Hasan memenuhi pemanggilan ulang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus merintangi proses penyidikan, persidangan, dan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara KTP elektronik (KTP-el).

"Kapasitas saya jelas sebagai saksi, sebagai warga negara yang baik dipanggil oleh institusi penegak hukum sebagai saksi dalam perkara Markus Nari, saya datang dong," kata Zulhendri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 14 November 2017.

Zulhendri sedianya dipanggil pada Senin 6 November 2017. Ia tidak bisa hadir karena dua masih di luar kota dan keterangan surat panggilan tidak detail.

"Iya seyogianya kalau saya yang dimaksud, nama saya adalah Zulhendri Hasan dengan titel SH, MH. Kedudukan di Partai Golkar sebagai Wakil Bendum, nah ini yang enggak lengkap," jelas dia.

Zulhendri mengaku belum mengetahui detail materi pemeriksaan hari ini. Namun, Dalam surat panggilan, penyidik memintanya menjelaskan soal perintangan penyidikan termasuk korupsi KTP-el yang menjerat Markus Nari.

"Ya saya baru dipanggil, dua-duanya ada. Apakah dalam KTP-el atau dalam perintangannya," ucap dia.

Pada kesempatan itu, Zulhendri menegaskan Partai Golkar menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Bahkan, partai berlambang pohon beringin itu tegas mendukung KPK menuntaskan kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

"Kita dukung tentu dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah termasuk hal-hal yang berkenaan dengan  prosedural yang tidak pas harus diperbaiki, karena saya dipanggil dua kali salah, nah itu yang kita koreksi," ucap dia.

Markus Nari merupakan tersangka kasus dugaan merintangi proses penyidikan, persidangan, dan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara KTP-el. Markus diduga memengaruhi dua terdakwa korupsi KTP-el, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Tak hanya itu, Markus juga diduga kuat memengaruhi anggota DPR Miryam S. Haryani tidak memberikan keterangan sebenarnya saat bersaksi dalam persidangan. Dari kediaman Markus, penyidik menyita copy berkas berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Markus Nari, ponsel, serta USB.

Pada persidangan, terungkap BAP didapat Markus dari panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Suswanti. Markus juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el.

Pada dakwaan Irman dan Sugiharto, Markus disebut menerima uang sekitar Rp4 miliar dari proyek pengadaan KTP-el tersebut. Namun, Markus membantah saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi KTP-el di Pengadilan Tipikor, Kamis 6 April 2017.


(OJE)