MA Dianggap Gagal Membina Hakim

Antara    •    Senin, 09 Oct 2017 08:33 WIB
ott kpk
MA Dianggap Gagal Membina Hakim
Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung. Foto: Antara/Rosa Panggabean.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai Mahkamah Agung (MA) gagal besar. Pasalnya, MA tidak berhasil membina hakim dan aparatur peradilan dengan baik dan benar.

Komentar itu keluar dari mulut Azmi saat menanggapi penangkapan terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut) Sudirwardono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga menerima suap penanganan perkara mantan Bupati Bolaang Mongondow yang juga anggota DPRD Sulut Marlina Moha Siahaan.

"Semakin tingginya angka aparatur peradilan yang tertangkap dengan segala modus operandinya dari OTT (operasi tangkap tangan) maupun menjual praktik perdagangan kewenangan (putusan), menunjukkan bahwa MA gagal," kata Azmi, Minggu 9 Oktober 2017.

Dia menyebutkan, sepanjang 2016 saja ada 28 aparatur peradilan yang tertangkap. Bahkan, penangkapan Sudirwardono tergolong berdekatan dengan OTT terhadap hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Dewi Suryana pada 6 September 2017.

Menurut dia, kondisi ini semakin menunjukkan potret buruknya peradilan khususnya perilaku hakim. OTT para hakim, kata dia, bisa jadi sebagai serangan KPK kepada hakim untuk membuka 'busuknya' kelakuan para pengadil kepada publik.

Baca: Ketua MA Harus Mundur

Dia menilai, OTT KPK memberikan pesan bila hakim yang bobrok dapat membawa petaka. Mereka dapat membatalkan kerja keras aparat penegak hukum. "Jika ternyata pertimbangan hukum ataupun putusan hakim tidak objektif melainkan mengubah tantangan kewenangan menjadi tentengan," ungkap dia.

Baca: KPK Minta Penegak Hukum Korup Dihukum Berat

Azmi menekankan, putusan hakim dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat harus dieksaminasi oleh Komisi Yudisial (KT). Kondisi darurat perilaku hakim ini pun harus menjadi perhatian dan momentum khususnya bagi Ketua MA Hatta Ali.

"Jika perlu Presiden (Joko Widodo) selaku kepala negara ambil peran segera untuk membenahi lembaga peradilan agar bersih dan berwibawa termasuk jika perlu mengganti pimpinan MA," kata dia.




(OGI)