Masa Penahanan Bupati Subang Diperpanjang

Juven Martua Sitompul    •    Sabtu, 03 Mar 2018 01:01 WIB
OTT Bupati Subang
Masa Penahanan Bupati Subang Diperpanjang
Bupati Subang Imas Aryumningsih - Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Subang Imas Aryuminingsih. Dia akan kembali mendekam di balik jeruji besi untuk 40 hari ke depan.

Tak hanya Imas, penyidik juga memperpanjang masa penahanan tiga tersangka lain. Mereka di antaranya, Kepala Bidang Perijinan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang Asep Santika, seorang wiraswasta bernama Data dan pengusaha Miftahuddin.

"Dilakukan perpanjangan penahanan untuk empat tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan di Pemerintah Kabupaten Subang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 2 Maret 2018.

Febri mengatakan, penambahan masa penahanan Imas dan tiga tersangka lainnya terhitung sejak 6 Maret 2018. Dengan begitu, keempat tersangka tersebut akan mendekam hingga 14 April 2018.

"Perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai dari tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan 14 April 2018," pungkas Febri.

(Baca: Bupati Subang Terima 8 Kali Suap)

KPK baru menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan perizinan pabrik-pabrik di lingkungan Pemkab Subang. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain, Bupati Subang ImasAryumningsih, Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang, Miftahudin selaku pihak swasta, dan Data seorang karyawan swasta.

Dalam kasus ini, Imas, Data dan Asep Santika diduga menerima uang suap ‎dari dua perusahaan yakni PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 Miliar. Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip guna membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

Uang itu diberikan dalam beberapa tahapan oleh seorang pihak swasta yakni Miftahudin. Namun, dugaan komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp1,5 miliar.

Atas perbuatannya, Miftahhufin selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, Imas, Data dan Asep selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(JMS)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA