KPK Sarankan RKO Lebih Matang

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 19 Oct 2016 17:07 WIB
korupsi alat kesehatanbpjs kesehatan
KPK Sarankan RKO Lebih Matang
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan -- MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar pembuatan rencana kebutuhan obat (RKO) lebih matang. Selama ini, RKO belum berjalan baik, sehingga persediaan obat di e-katalog bermasalah.

"Dari 100 persen fornas (formularium nasional) mengajukan jenis (obat), hanya 90 persen yang ada di e-katalog. Nah, 10 persen ke mana?" kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).

Pahala juga menyoroti kedisiplinan industri farmasi. Menurutnya, selama ini hanya 70 persen fasilitas kesehatan (faskes) yang beli ke e-katalog.

"Kita mau tutup celah ini. Kita ingin semua (beli) dari e-katalog," ujar Pahala.

(Baca: KPK Temukan Masalah Penyediaan Obat di e-Katalog)

Menurut Pahala, KPK telah menemukan akar kendalanya. Ada perusahaan yang menang lelang untuk menjadi distributor, namun praktiknya mereka tak menyediakan obat tersebut saat rumah sakit membutuhkan.

"Kita sarankan dihukum yang begini-begini," tegas dia.

Pahala mengaku, saat ini KPK masih memikirkan formulasi hukum kepada perusahaan yang nakal dalam mendistribusikan obat ke e-katalog. Hukuman harus diberikan secara bertahap, sehingga distribusi obat ke e-katalog tak terhambat.

"Vendor kalau dihukum, dia bisa enggak ada sama sekali obatnya. Itu bisa celaka. Vendor bisnis farmasi harus diatur lagi," kata dia.

Saat ini, lanjut Pahala, KPK menerima 592 laporan tentang pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah itu, 47 persen merupakan pengadaan di sektor alat kesehatan.

"Makanya, KPK kaji ini. Kita pikir jumlah enggak terlalu, tapi ini penting untuk JKN (jaminan kesehatan nasional)," pungkas dia.


(NIN)