Pemerintah Dituding Praktikkan Premanisme

Lis Pratiwi    •    Sabtu, 15 Jul 2017 11:18 WIB
perppu pembubaran ormas
Pemerintah Dituding Praktikkan Premanisme
Beberapa mahasiswa tergabung dalam Gema Pembebasan Kota Makassar melakukan aksi di bawah jembatan layang, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (14/7/2017). Foto: Antara/Darwin Fatir

Metrotvnews.com, Jakarta: Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dikhawatirkan akan membawa Indonesia menjadi negara preman. Opini ini disampaikan Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia, Chandra Purna Irawan.

Menurutnya, keberadaan Perrpu Ormas memungkinkan pemerintah untuk melayangkan tuduhan subjektif terhadap ormas. "Jadi kalau begini saya pikir negara kita negara preman, lebih kacau," kata Chandra dalam sebuah diskusi bertajuk Cemas Perppu Ormas di Jakarta Pusat, Sabtu 15 Juli 2017.

Idealnya, menurut dia, pemerintah memberi peluang ormas tertuduh untuk membela diri di pengadilan. Pemerintah diminta tak sewenang-wenang menerbitkan surat keputusan (SK) pembubaran ormas begitu dianggap anti-Pancasila. "Di dalam perppu, ormas tak diberikan sedikit pun hak untuk membela diri," katanya.

Kekhawatiran lain, Perppu Ormas rentan terjebak asas praduga tak bersalah. Menilik Pasal 80A, dalam keadaan pemerintah telah mengeluarkan SK pencabutan kemudian tuduhan tak dapat dibuktikan, maka tertuduh boleh menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Tuduh dulu setelah dikeluarkan SK baru silakan di PTUN-kan. Jadi, memindahkan hukum publik ke hukum administrasi dong kalau begitu," tutur Chandra.

Sekjen Peradi, Sugeng Teguh Santoso menyatakan tuduhan negara preman salah kaprah. Sebab, penerbitan perppu disertai mekanisme-mekanisme hukum dari pemerintah.

"Tetap negara hukum, tidak negara preman. Kalau negara preman nggak usah pusing. Dicopot aja. Jadi, harus saya koreksi," kata Sugeng di acara yang sama.




(UWA)

Pengamat: Kasus Novanto Terburuk Sepanjang Sejarah Pimpinan DPR

Pengamat: Kasus Novanto Terburuk Sepanjang Sejarah Pimpinan DPR

24 minutes Ago

Zuhro menilai kasus yang menjerat Novanto merupakan kasus terberat yang pernah menimpa pemimpin…

BERITA LAINNYA