Rian Ernest Bernyali Menghadapi Fadli Zon

Lukman Diah Sari    •    Jumat, 12 Oct 2018 12:44 WIB
fadli zon
Rian Ernest Bernyali Menghadapi Fadli Zon
Juru bicara Bidang Hukum PSI Rian Ernest/Medcom.id/Lukman Diah Sari

Jakarta: Juru bicara Bidang Hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest tak mau Indonesia dipecah belah. Terutama oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang ia nilai berniat memecah belah bangsa melalui cuitan lagu 'Potong Bebek Angsa PKI'.

"Kita jangan takut, jangan gentar untuk melawan siapa pun yang mau memecah belah kita," tegas Rian usai menjalani pemeriksaan di Direktorat Siber Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018.

Ia juga tak mengacuhkan bila Fadli berencana melapor balik. Tak ada yang bisa melarang seseorang melapor pada aparat.

"Tentu itu hak beliau," ucap dia.

Baca: Politikus PSI Muak dengan Polah Fadli Zon

Rian menegaskan harga menjaga demokrasi memang mahal. Ia bahkan sempat diminta tak melaporkan tindakan Fadli. Namun, Rian percaya harus ada yang diperjuangkan dalam politik.

"Saya bilang, kalau kita anggap angin lalu, berarti akan terus terjadi. Kita masih ada enam bulan lagi sampai April 2019 (pencoblosan). Kalau hal seperti ini terjadi sebulan sekali, seminggu sekali, apa enggak gerah sama demokrasi kita?" ucap Rian.

PSI, terang Rian, menginginkan pemilu diisi adu gagasan. Pemilu tak seharusnya dirusak oleh sindiran, gimik, pantun, maupun mengganti lirik lagu dengan tuduhan tendensius.

Baca: Politikus PSI Laporkan Fadli Zon ke Bareskrim

Ia menyayangkan yang bertindak seperti itu orang-orang berpendidikan tinggi dengan embel-embel legislator. Mereka seharusnya menyampaikan ide dan program.

"Ini enggak lain untuk memberi efek jera elite politik supaya enggak lagi pelintir, pecah belah, menciptakan hantu, tuding orang, bermain di balik kata-kata, apalagi berlindung di balik narasi kreativitas," jelas Rian.

Rian melaporkan Fadli ke Bareskrim Polri pada 25 September 2018. Fadli diduga melanggar UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 28 ayat 2, 14 ayat 1 atau 2, dan Pasal 15 KUHP. Laporan soal lagu 'Potong Bebek Angsa PKI' terhadap Fadli Zon tertuang dalam LP/B/1189/IX/2018/BARESKRIM tanggal 25 September 2018.




(OJE)