Ada Tangan Novanto di Balik Proyek PLTU Riau-I

Damar Iradat    •    Selasa, 22 Jan 2019 13:06 WIB
Korupsi PLTU Riau-1
Ada Tangan Novanto di Balik Proyek PLTU Riau-I
Sidang terdakwa Eni Maulani Saragih - Medcom.id/Damar Iradat.

Jakarta: Terdakwa kasus suap Eni Maulani Saragih mengaku diperintah mantan Ketua DPR Setya Novanto untuk membantu bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-I. Novanto menjanjikan fee apabila Kotjo mendapatkan proyek tersebut.

Eni mengaku tak mampu menolak perintah Novanto. Sebab, saat itu narapidana kasus korupsi proyek KTP-el itu sangat berkuasa, baik di DPR maupun Partai Golkar.

"Saya tidak bisa menolaknya. Tapi saya hanya bantu, tidak memikirkan janji-janji fee," kata Eni saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2019.

Eni mengaku Novanto berjanji memberi uang sekitar USD1,5 juta. Syaratnya, Eni memfasilitasi Kotjo menemui Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Novanto juga menjanjikan saham.

Kendati begitu, menurut Eni, janji Novanto tak pernah terpenuhi. Sebab, ia keburu tertangkap KPK dalam kasus korupsi KTP-el.

"Pak Kotjo juga tak tidak pernah ‎menyampaikan itu lagi," jelas Eni.

(Baca juga: Eni Bela Idrus Marham)

Eni sebelumnya didakwa menerima suap Rp4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diberikan agar perusahaan Kotjo, Blackgold Natural Resources Limited mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-I).

Dalam surat dakwaan, diketahui uang tersebut mengalir ke Munaslub Partai Golkar. Uang untuk Munaslub diminta Eni kepada Kotjo atas perintah Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.

Eni kemudian menghubungi Kotjo dan meminta uang sejumlah USD3.000.000 dan SGD400.000. Kendati begitu, Kotjo tidak langsung merespons permintaan Eni dan Idrus.

Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

(Baca juga: Idrus Marham Didakwa Menerima Suap Rp2,2 Miliar)
 


(REN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA