Rudy Erawan Berkelit Terima Suap Rp6,3 Miliar

Damar Iradat    •    Rabu, 15 Aug 2018 18:35 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
Rudy Erawan Berkelit Terima Suap Rp6,3 Miliar
Terdakwa kasus suap Rudy Erawan - ANT/Aprillio Akbar.

Jakarta: Terdakwa kasus suap Rudy Erawan berkelit menerima suap Rp6,3 miliar. Uang untuk eks Bupati Halmahera Timur itu dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Amran HI Mustary.

Dalam pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rudy mulanya ditanya soal usulan Amran sebagai Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara. Terkait hal tersebut, Rudy tak membantah, ia mengaku mengusulkan Amran menjadi Kepala BPJN IX.

Majelis hakim kemudian mengonfirmasi, apakah setelah Amran terpilih, ia mendapat imbalan berupa uang atau tidak. Rudy mengaku tak menerima uang. 

"Saya enggak pernah menerima uang," kata Rudy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Agustus 2018

Majelis hakim sempat beberapa kali mengonfirmasi hal serupa. Namun, Rudy bersikeras membantah soal penerimaan uang itu.

"Saudara terdakwa sudah disumpah ya, saksi lain juga disumpah. Jadi tolong jujur," kata majelis hakim.

(Baca juga: Rudy Erawan Pakai Uang Suap untuk Ikut Rapimnas PDIP)

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memperingatkan Rudy untuk berkata jujur. Pasalnya, Amran dan pengusaha Imran S Djumadil dalam sidang sebelumnya telah mengakui soal uang yang diserahkan kepada Rudy.

Keterangan keduanya, penyerahan uang pertama dilakukan di Delta Spa Pondok Indah, kemudian di kantin Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat itu uang diserahkan kepada keponakan Rudy, Muhammad Arnes.

Jaksa juga mengungkapkan, rekening bank milik keponakan Rudy lainnya, Muhammad Rizal, pernah menerima transfer uang Rp500 juta dan Rp50 juta. Uang itu kemudian diteruskan kepada Rudy Erawan oleh Rizal.

Rudy Erawan sebelumnya didakwa menerima suap Rp6,3 miliar. Uang itu diberikan oleh Amran HI Mustary agar Rudy memuluskan Amran menjadi Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Atas perbuatannya, Rudy didakwa melanggar Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 dana Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

(Baca juga: Saksi Mengaku Diminta Uang oleh Rudy Erawan untuk Rapimnas PDIP)




(REN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA