KPK: BAP Hanya Bisa Dibuka Atas Perintah Pengadilan

Whisnu Mardiansyah    •    Jumat, 21 Apr 2017 19:29 WIB
korupsi e-ktphak angket dpr
KPK: BAP Hanya Bisa Dibuka Atas Perintah Pengadilan
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas menolak usulan hak angket Komisi III DPR RI untuk membuka berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani. KPK menegaskan pembukaan BAP tidak bisa dilakukan hanya lewat pendekatan politik.

"Kecuali memang perintah pengadilan KPK harus membuka itu," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 21 April 2017.

Pemutaran video rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat misalnya. Vieo baru diputar setelah hakim memutuskan untuk mengkonfrontir Miryam dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan lewat rekaman tersebut.

Sebelumnya, hak angket yang digulirkan Komisi III DPR untuk membuka berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani dalam kasus KTP-el dinilai sebagai bentuk intervensi. Pasalnya, membeberkan BAP politikus Hanura itu dapat mengganggu penyidikan KPK.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dan KPK, Selasa 11 April, berlarut hingga keesokan hari. Komisi III akhirnya memutuskan menggunakan hak angket. Dalih mereka, KPK menolak mengakomodasi poin keempat pada kesimpulan dalam RDP untuk membuka rekaman BAP Miryam.


(SUR)