Kemendagri Memastikan Ahok tak Dicopot

M Sholahadhin Azhar    •    Kamis, 20 Apr 2017 19:27 WIB
kasus hukum ahok
Kemendagri Memastikan Ahok tak Dicopot
Basuki Tjahaja Purnama. Foto: Antara/M. Adimaja

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri memastikan tak akan mencopot Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menyatakan, tuntutan satu tahun bui dan dua tahun masa percobaan terhadap Ahok atas kasus dugaan penodaan agama tak masuk kriteria pencopotan.

"Tak masuk dalam kriteria Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," ujar Sigit, saat dihubungi, Kamis, 20 April 2017.

Pasal itu menyatakan: Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Sigit mengatakan, Ahok sama sekali tak memenuhi unsur-unsur itu. "Jadi, dipastikan Ahok akan meneruskan jabatan selama 6 bulan ke depan," ujarnya.

Pertimbangan berikutnya, jaksa penuntut umum (JPU) tak menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP. Pasal itu berisi: barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Baca: Ahok tak Terbukti Menodakan Agama

JPU juga menyatakan tak akan memenjarakan Ahok. "Kalau ditahan, pasti saya berhentikan," kata Sigit.

Sigit menyatakan Kemendagri juga akan mengabaikan tuntutan Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) yang mendesak agar Ahok diberhentikan.

"Dari dulu (tuntutan itu) juga tidak kita ikuti. Nanti enggak ada kepastian (hukum) dong," ujarnya.

Sebelumnya, Ahok didakwa melakukan penodaan agama terkait ucapannya di Kepulauan Seribu. Saat itu Ahok mengutip surat Al Maidah ayat 51 dalam konteks memilih pemimpin. 

Ahok dijerat Pasal 156 dan 156a KUHP. Jaksa menilai Ahok telah melakukaan penodaan terhadap agama serta menghina para ulama dan umat Islam.

 


(UWA)