Ahok tak Terbukti Menodakan Agama

Ilham wibowo    •    Kamis, 20 Apr 2017 12:23 WIB
kasus hukum ahok
Ahok tak Terbukti Menodakan Agama
Terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengesampingkan Pasal 156a KUHP yang didakwakan kepada Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Unsur niat yang dituduhkan kepada Ahok dalam kasus penodaan agama tidak terpenuhi.
 
"Mengingat kesengajaan Pasal 156a huruf a KUHP adalah dengan maksud untuk memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian Pasal 156a huruf a KUHP tidak tepat diterapkan dalam kasus a quo," ujar Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono saat membacakan berkas tuntutan di Auditorium Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis 20 April 2017.
 
Jaksa menjelaskan, penerapan Pasal 156a KUHP berdasar UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 di mana hanya bisa diterapkan apabila pelaku memiliki niat. Namun dalam perkara ini, Ahok tak terbukti memiliki niat menghina agama.
 
"Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa delik sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP hanya diliputi oleh kesengajaan dengan maksud untuk menghina pada agama, bukan bentuk kesengajaan yang lain," terang jaksa.
 
Berdasarkan fakta-fakta persidangan, kata jaksa, ucapan yang disampaikan Ahok berkaitan dengan pengalamannya sejak bertarung di Pilgub Bangka Belitung 2007. Niat politik dalam ucapan itu kemudian muncul kembali di Pilkada DKI 2017.
 
"Maka terlihat bahwa niat terdakwa adalah lebih ditujukan pada orang lain atau elit politik dalam kontes Pilkada, bukan pada agama" kata jaksa. 
 
Sebelumnya, Ahok didakwa melakukan penodaan agama terkait ucapannya di Kepulauan Seribu. Saat itu Ahok mengutip surat Al Maidah ayat 51 dalam konteks memilih pemimpin. Ahok dijerat Pasal 156 dan 156a KUHP.
 
Jaksa menilai Ahok telah melakukaan penodaan terhadap agama serta menghina para ulama dan umat Islam.
 
Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
 
Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
 


(FZN)