Permohonan Pengurangan Hukuman 963 Penghuni Lapas Ditolak

Lis Pratiwi    •    Senin, 21 Aug 2017 14:58 WIB
remisi
Permohonan Pengurangan Hukuman 963 Penghuni Lapas Ditolak
Komisioner Ombudsman, Ninik Rahayu. Foto: MTVN/Lis Pratiwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia menemukan ada 963 permohonan hak pengurangan masa hukuman penghuni lapas yang ditolak. Padahal, mereka adalah warga binaan permasyarakatan yang telah memenuhi syarat prosedural.
 
"Di Indonesia cukup banyak warga binaan yang tidak memperoleh hak. Pembebasan bersyarat adalah jenis hak yang seringkali tidak diberikan," kata Komisioner Ombudsman, Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2017.

Baca: 2.444 Napi Dapat Remisi Bebas 17 Agustus

Ninik mengungkapkan, warga binaan yang pengajuan pengurangan masa hukumannya ditolak berasal dari Lapas kelas IIA Pekanbaru sebanyak 726 kasus, Lapas kelas IIA Bekasi 192 kasus, Lapas perempuan kelas IIA Palembang 33 kasus, dan Lapas kelas IIa Bogor 12 kasus.
 
Pengurangan masa hukuman ini mencakup hak remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan hak-hak lain terkait pengurangan masa hukuman.

 

Ninik mengatakan, tidak terpenuhinya hak tersebut disebabkan pelayanan pejabat berwenang di lapas yang kurang memadai.
 
"Banyak warga binaan yang akhirnya tidak memperoleh haknya. Terkendala oleh persyaratan maupun peraturan yang tidak membolehkan," imbuh Ninik.

Baca: Terpidana Kasus Korupsi Dapat Remisi

Ombudsman juga menemukan kesalahan maladministrasi sejak awal pengajuan pengurangan hukuman. Berdasarkan ketentuan, pengajuan seharusnya dilakukan oleh wali permasyarakatan yaitu keluarga warga binaan.
 
Menurut Ninik, hal tersebut tidak diinformasikan sehingga persyaratan yang dimaksud baru diketahui saat hendak sidang Tim Pengamat Permasyarakatan (TPP). Pihak keluarga pun tidak mempersiapkan syarat tersebut dan menyebabkan permohonan terkendala.
 
"Mereka (warga binaan) mengeluh, tapi tidak ada bukti. Sementara wali warga binaan meski punya hak bertemu, tapi terbatas apalagi kalau jaraknya berjauhan. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana sulitnya mereka memenuhi hak itu dengan baik," kata Ninik.




(FZN)

Setnov Tak Menyangka Langsung Ditahan KPK

Setnov Tak Menyangka Langsung Ditahan KPK

57 minutes Ago

Usai menjalani pemeriksaan awal di KPK, tersangka kasus korupsi KTP-el Setya Novanto ditempatka…

BERITA LAINNYA