ICW Minta KPK Jerat Partai Politik di Kasus KTP-el

Juven Martua Sitompul    •    Minggu, 11 Feb 2018 02:56 WIB
korupsi e-ktp
ICW Minta KPK Jerat Partai Politik di Kasus KTP-el
Peneliti ICW Tama S Langkun. (Foto: MI/Ramdani)

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada pihak yang terjerat kasus KTP-el. KPK juga diminta menjerat pihak korporasi dalam kasus megaproyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut.

Menurut Peneliti ICW Tama S Langkun, keterlibatan korporasi muncul dalam dakwaan sejumlah terdakwa kasus itu. Tak hanya perusahaan, KPK juga harus meminta pertanggungjawaban dari partai yang disebut kecipratan uang haram dari proyek KTP-el ini.

"Di perkara ini selain mengusut aliran uang harus diperhatikan pula soal kerugian negara yang perlu diusut dan kembalikan," kata Tama dalam diskusi bertajuk 'Catatan Hitam e-KTP' di Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2018.

Tama mengatakan, partai politik merupakan bagian dari korporasi. Dalam dakwaan sejumlah terdakwa, ada tiga partai yang menguasai proyek KTP-el. Tiga partai itu yakni, merah adalah PDIP, kuning merujuk pada Partai Golkar dan biru merupakan Partai Demokrat.

"Di sidang 29 Januari 2018 disebut, hakim bacakan dakwaan ada partai biru, merah, kuning menerima puluhan bahkan ratusan miliar rupiah," ujar dia.

Atas hal tersebut, Tama meminta KPK untuk serius menindaklanjuti keterlibatan tiga partai tersebut. Lembaga Antikorupsi, kata dia, harus mengungkap semua pihak yang terlibat, baik perorangan, perusahaan ataupun partai politik dalam kasus KTP-el tersebut.

"Itu dikejar dong asetnya, KPK harus buat terang. Saya yakin KPK bertahap prosesnya," pungkasnya.

Di sisi lain, Tama meminta publik bersabar dan memberikan waktu kepada KPK untuk mengusut kasus megakorupsi yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut. Tama optimistis lembaga Antirasuah itu akan menuntaskan kasus korupsi proyek milik Kementerian Dalam Negeri itu.


(AZF)