Presiden Diminta Bentuk Satgas Perampasan Aset Koruptor

Jakarta: Direktur Lembaga Kemitraan Monica Tanuhandaru menilai perampasan aset koruptor hingga saat ini belum signifikan. Ia mengusulkan adanya satuan tugas (satgas) khusus di bawah Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi masalah itu. 

"Barangkali harus ada satgas yang berada di bawah presiden atau tim khusus yang menangani pemulihan dan perampasan aset," kata Monica dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 14 Januari 2018.

Selain untuk menelusuri harta negara yang digondol koruptor, satgas dinilai bisa menjadi pelecut semangat pengembalian kekayaan negara hasil tindak pidana. Bidang itu diyakini bakal signifikan mengerek pendapatan negara di luar retribusi pajak.

Menurut Monica, satgas perampasan aset koruptor ini harus berdiri sendiri mirip lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia khawatir kalau satgas di bawah kementerian dan lembaga, hasilnya cenderung kurang maksimal.

"Setuju kalau Presiden membentuk tim yang langsung di bawah Presiden, bisa memberikan dampak. Misal, korupsinya Rp1 miliar tapi negara bisa mendapatkan (hasil lebih)" ucap Monica.

Baca: Perhatian Pemerintah terhadap Perampasan Aset Koruptor Dinilai Minim

Selain membentuk satgas, Monica juga mengusulkan hukuman pemiskinan koruptor. Menurut dia, hukuman bagi koruptor tidak cukup dipenjara selama beberapa tahun saja. "Dirampas juga dong harta hasil korupsi." 

Monica melihat hukuman penjara tak membuat efek jera signifikan. Malah, tak sedikit koruptor yang justru mencalonkan diri jadi kepala daerah bahkan anggota dewan selepas menjalani hukuman.  

"Kita enggak bisa lihat lagi koruptor dihukum, lalu maju pilkada. Dan kita membiarkannya selama ini, sebab mekanismenya enggak ada yang larang," ucap dia.




(OGI)