DPR Bisa Panggil Paksa, KPK: Berjalan Saja Sesuai Fungsi Masing-masing

   •    Kamis, 15 Feb 2018 13:42 WIB
uu md3angket kpk
DPR Bisa Panggil Paksa, KPK: Berjalan Saja Sesuai Fungsi   Masing-masing
Suasana Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang di Komplek Parlemen, Jakarta. (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi kontroversi pengesahan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya menghormati keputusan DPR namun meminta agar setiap institusi bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

"KPK memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, DPR juga memiliki kewenangan yang diatur secara konstitusional termasuk dalam UU MD3. Jadi kita berjalan sesuai fungsi masing-masing," kata Febri, dalam Primetime News, Rabu, 14 Februari 2018.

Terkait isi revisi UU MD3 yang salah satu pasalnya menyebut DPR bisa memanggil paksa mitra kerja menggunakan bantuan Polri, Febri mengatakan hal itu tak berlaku untuk tindak pidana khusus.

Pun ketika KPK melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan bagi anggota DPR, tak perlu lagi meminta izin presiden maupun meminta pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

Ia mengatakan pihaknya tetap berpedoman pada KUHAP secara umum dan secara lex specialis pada UU KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi.

"Kami justru berharap anggota DPR yang dipanggil KPK memberikan contoh positif. Karena anggota DPR adalah orang terhormat dan lembaganya kita hormati jadi ketika dipanggil penegak hukum tidak perlu prosedur berlapis seperti itu," katanya. 

Sama halnya dengan rekomendasi yang diajukan pansus hak angket ke KPK, Febri mengatakan pihaknya tidak bisa langsung melaksanakan rekomendasi yang diajukan DPR. 

Alasannya, DPR dan KPK punya pendapat berbeda terkait dengan rekomendasi dan dinilai tidak tepat jika ditindaklanjuti bahkan berisiko melanggar aturan hukum.

Khusus untuk rekomendasi positif, kata Febri, sudah dilakukan sejak awal. Misalnya terkait koordinasi dan supervisi, perlindungan saksi dan korban, hingga perampasan aset.

"Yang tidak bisa kita lakukan ketika ada pihak tertentu yang mendesak menangani kasus tertentu atau mentersangkakan orang tertentu, KPK tidak bisa lakukan kecuali punya bukti yang cukup," kata dia.




(MEL)