KPK Setuju Koruptor Diasingkan ke Pulau Terluar

Cahya Mulyana    •    Jumat, 14 Oct 2016 18:47 WIB
lapas koruptor
KPK Setuju Koruptor Diasingkan ke Pulau Terluar
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju wacana pengasingan koruptor ke pulau terluar direalisasikan. Langkah itu bisa memberikan efek jera dan berdampak pada memanusiakan koruptor.
 
"Kalau itu (pengasingan koruptor) akan membuat negara ini lebih beradab, kenapa tidak! Itu kan amanah ideologi negara kita. Kalau bisa jangan lama-lama, tahun ini juga dilaksanakan hal itu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Jumat (14/10/2016).
 
Menurut Saut, pengasingan koruptor membuat tahanan lebih sehat. Sebab, mereka bebas melakukan kegiatan di luar ruangan. Mereka tidak akan tersiksa, sebab menghukum tidak boleh dengan dendam.
 
"Hal itu bagian dari peradaban baru, seperti di negara lain. Tahanan bebas menciptakan pendapatan walau ada dalam masa tahanan. Misalnya, tahanan diberi hak mengelola dua hektare tanah untuk pertanian atau peternakan atau industri UMKM," katanya.
 
Saut mengatakan, tempat pengasingan koruptor sangat dibutuhkan. Pasalnya pemberantasan korupsi belum usai.
 
"Ada banyak inovasi yang harus dilakukan KPK biar suplay and demand ke pulau terluar itu lancar. Sebab, secara definisi, hampir 30 persen uang negara hilang di jalan. Kalau SDM yang dimiliki KPK cukup, maka suplay (pelaku korupsi) ke pulau terluar lancar," katanya.
 
Sebelumnya, Menteri Huhkkum dan HAM Yasonna H Laoly melempar wacana memenjarakan koruptor di pulau terluar Indonesia. Langkah itu sedang dipertimbangkan dengan terlebih dulu membangun lembaga pemasyarakatan (lapas) di pulau terluar tersebut.
 
Pertimbangan itu merupakan hasil rapat terbatas antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan‎ Keamanan (Kemenko Polhukam) serta instansi negara lain.
 
"Kami putuskan kemarin di ratas. Lagi kami kaji ini. Misalnya untuk bandar narkoba, teroris. Begitu juga untuk koruptor yang besar-besar‎," ujar Yasonna.


 
(FZN)