Polri, Kemenhub, dan Kominfo Sosialisasikan Permenhub 32/2016

Lukman Diah Sari    •    Selasa, 21 Mar 2017 12:15 WIB
polemik taksi online
Polri, Kemenhub, dan Kominfo Sosialisasikan Permenhub 32/2016
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 21 Maret 2017--Metrotvnews.com/Lukman Dia Sari.

Metrotvnews.com, Jakarta: Polri bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Sosialisasi dilakukan bersama pemerintah daerah.

Sosialisasi di antaranya dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Sementara sosialisasi ke daerah lainnya dilakukan melalui video conference.

Permenhub itu mengatur angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek, seperti Uber dan Grab-Car. "Kita ingin adanya aturan ini menjadi lebih tertib dan lebih bisa menyelesaikan permasalahan taksi online dan konvensional," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 21 Maret 2017.

Baca: Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 Jadi Acuan Pengusaha Aplikasi Lain

Permenhub 32 merupakan aturan hasil revisi peraturan sebelumnya. Permenhub diubah lantaran dinamika antara taksi online dan taksi konvensional di sejumlah wilayah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Permenhub 32/2016 merupakan upaya pemerintah hadir dalam mengatur dan melayani masyarakat. "Kita tahu transportasi adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Transportasi juga sarana usaha para stakeholder. Kenyataannya ada angkutan konvensional dan online, keduanya harus diatur," kata Budi.

Baca: Kemenhub Keluarkan Aturan Transportasi Berbasis Aplikasi

Budi menuturkan, harus ada asimiliasi antara angkutan konvensional dan online. Hal itu untuk membentuk sistem yang menghidupi dan memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat.

"Permen itu (32/2016) ruhnya seperti itu. Kita lihat nanti bagaimana memberlakukaannya pada 1 April," ujarnya.

Menkominfo Rudiantara mengatakan teknologi digital merupakan keniscayaan dan menghasilkan dinamika yang berbeda di setiap lini. Pemerintah masuk untuk mengolah isu yang terjadi antara angkutan konvensional dengan angkutan online.

"Kita patut syukuri, revisi Permenhub 32 lebih mengukuhkan secara legal bahwa transportasi online di Indonesia boleh, tapi ditata. Agar prinsip kenyamanan dan keselamatan ada, agar tidak terjadi gesekan," jelas Rudiantara.


(YDH)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA