Panitera MK Dicecar Soal Kasus Sengketa Pilkada Empat Lawang

Renatha Swasty    •    Jumat, 17 Mar 2017 14:53 WIB
akil mochtarkasus korupsi
Panitera MK Dicecar Soal Kasus Sengketa Pilkada Empat Lawang
Muchtar Effendi. Foto: MI/Rommy

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitera Mahkamah Konstitusi Kasianur Sidauruk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditanyai seputar kasus sengketa Pilkada Empat Lawang dan Pilkada Kota Palembang untuk tersangka Muchtar Effendy, orang dekat eks Ketua MK Akil Mochtar.

Pemeriksaan pada Kasianur tak masuk dalam jadwal pemeriksaan, Jumat 17 Maret 2017. Tapi, dia terlihat keluar dari ruang pemeriksaan. Dikonfirmasi usai pemeriksaan, Kasianur mengaku, ditanya soal peran Muchtar. 

"Tadi saya didengar keterangannya terkait Pilkada tahun 2013 Kota Palembang yang melibatkan di dalamnya Muchtar Effendi, hanya itu saja kok," kata Kasianur usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jumat 17 Maret 2017.

Selain soal keterlibatan Muchtar, dia mengaku ditanya soal proses sidang sengket Pilkada. Hingga proses administrasi.

Dia menegaskan dalam proses sengketa pilkada itu tak pernah berhubungan dengan Muchtar. Kasianur juga mengaku tidak tahu peran Muchtar.

"Ketika ada sengketa pun kita tidak dilibatkan sampai sejauh itu karena sudah ada pihak-pihak khusus yang mengurusinya," kata dia.

Baca: Tangan Kanan Akil Kembali Jadi Tersangka

KPK kembali menetapkan Muchtar Effendi, tangan kanan Mochtar, sebagai tersangka. Kali ini Muchtar dijerat kasus suap terkait penanganan sengketa Pilkada Empat Lawang dan Pilkada Palembang di MK.

"Terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerima hadiah atau janji," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu 15 Maret 2017.

Pengusaha yang menjalankan bisnis Akil ini diduga bersama hakim konstitusi menerima suap yang memengaruhi putusan perkara.

Muchtar sebelumnya pernah divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta karena terbukti menghalang-halangi proses hukum. Febri menyebut, Muchtar dengan sengaja mencegah, menghalangi, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan kepada saksi dan terdakwa.

Muchtar diketahui mendapat tambahan modal dan menjalankan bisnis dari Akil. Dia tercatat menjalankan sejumlah bisnis dari uang Akil. Beberapa di antaranya jual-beli mobil, atribut kampanye, serta konsultan kampanye pemilihan kepala daerah.

Atas perbuatannya ini Muchtar dijerat Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

 


(UWA)