KY Usulkan Restrukturisasi Organisasi MA ke Presiden

   •    Selasa, 01 Nov 2016 12:13 WIB
mahkamah agungkomisi yudisial
KY Usulkan Restrukturisasi Organisasi MA ke Presiden
Gedung Mahkamah Agung. Foto: MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Yudisial mengusulkan perlunya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung (MA) kepada Presiden Joko Widodo, sebagai langkah awal mereformasi hukum di Indonesia.

"Kami usulkan ada restrukturisasi organisasi MA. Ada tumpang tindih dan dominasi birokrasi yang menyebabkan hakim tidak punya indenpendensi atau terkurangi. Hal itu menyebabkan mafia peradilan meluas oleh aparatur peradilan PNS dan panitera yang berimbas ke pangadilan," ujar Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (1/11/2016).

Ia menyebutkan KY baru saja diterima Presiden Jokowi untuk menyampaikan beberapa hal terkait reformasi hukum terutama peradilan.

"Kami menyampaikan reformasi peradilan harus menyeluruh, kami berharap agar peradilan ke depan menjadi peradilan dan pengadil yang modern," kata dia.

Aidul menyebutkan MA harus fokus pada aspek yudisial, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus sehingga tugas non-yudisial, khususnya birokrasi bisa dikurangi. KY juga mengusulkan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk perumahan bagi hakim. Ia menyebutkan saat ini kondisi perumahan bagi hakim sangat buruk. Padahal berdasar PP Nomor 94 Tahun 2014, salah satu fasilitas bagi hakim adalah menempati rumah fasilitas negara.

"Meski butuh kajian, ini wewenang Setneg sehingga jika dapat dipenuhi setidaknya hakim akan memiliki martabat cukup untuk tampil di masyarakat dan pengadilan," imbuhnya.

Ia menyebutkan saat ini banyak hakim bukan hanya tinggal di rumah kontrak lagi, namun menempati rumah kos di tempat tak layak dan tidak sesuai martabat hakim.

KY juga mengusulkan agar dalam pembahasan RUU tentang Jabatan Hakim, KY diberikan kewenangan dalam pengawasan terhadap mereka.

"Ada kepentingan KY dalam manajemen hakim, rekrutmen hakim, promosi, mutasi, penilaian profesional, pengawasan, dan pemberhentian hakim," kata dia.

Ia mengusulkan agar pengawasan hakim diserahkan sepenuhnya kepada KY dengan keputusan yang eksekutorial. KY juga mengusulkan agar peradilan lebih diperkuat karena bisa mengurangi beban peradilan umum dan agama, serta bermanfaat untuk meningkatkan kerukunan warga.

"Presiden menanyakan reformasi hukum terutama peradilan harus mulai dari mana. Kami menjawab dari restrukturisasi organisasi MA, karena antara lain akan berdampak pada peningkatan kinerja dan untuk pemberantasan mafia hukum," kata Aidul.


(MBM)