Petinggi Polri-TNI Diduga Melindungi Tambang Ilegal

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 05 Dec 2018 15:03 WIB
tambang ilegal
Petinggi Polri-TNI Diduga Melindungi Tambang Ilegal
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (kiri) dan Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir oknum bersenjata yang kerap melindungi usaha tambang dan kebun ilegal merupakan pejabat TNI dan Polri. Bahkan, Lembaga antirasuah telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait hal tersebut.

"Karena memang disinyalir banyak yang terlibat di bidang itu," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, Rabu, 5 Desember 2018. Pernyataann itu sebagai penegas komentarnya di sela-sela peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Hotel Bidakara Jakarta, kemarin.

Atas banyaknya laporan itu, kata Laode, lembaganya pun sempat mengundang Panglima TNI dan Kapolri, termasuk presiden untuk menandatangani langsung Gerakan Nasional Penyelematan Sumber Daya Alam (GN-SDA). Inti dari GN-SDA ini yakni menggalakkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di sektor SDA.

Laode pun membeberkan wilayah yang usaha tambang atau kebun ilegalnya paling banyak dilindungi petinggi Polri dan TNI, seperti Kalimantan dan Sumatera. 'Ladang usaha' melindungi tambang dan kebun ilegal ini merambah ke daerah lain.

"Sekarang pindah ke Sulawesi, nikel, ke pulau-pulau kecil, Halmahera, Maluku, dan bahkan Papua," ujar Laode.

Berdasarkan kajian dan hasil laporan yang diterima KPK, ada 5.000 dari 10.000 izin tambang yang saat ini tidak lengkap dan tidak bersih. Termasuk, tambang yang beroperasi meski belum memiliki izin.

Lembaga Antirasuah juga mencatat adanya pembiaran dari pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baik pusat atau daerah terkait usaha tambang dan kebun ilegal tersebut. Padahal, pihak Kementerian memiliki kewenangan untuk menghentikan bahkan menutup 'usaha nakal' itu.

"Pasti ada backing-nya kan, orang tidak ada izinnya enggak bayar pajak, masih bisa beroperasi," kata dia.


(DRI)