Marianus Sae Segera Diadili

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 12 Jun 2018 11:11 WIB
Kasus Suap Marianus Sae
Marianus Sae Segera Diadili
Tersangka kasus suap Marianus Sae/Medcom.id/Hasan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan Bupati nonaktif Ngada Marianus Sae (MSA) ke tahap penuntutan atau tahap II. Tersangka kasus dugaan suap atas sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Ngada tersebut segera diadili.

"Dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka MSA ke penuntutan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa, 12 Juni 2018.

Jaksa penuntut memiliki waktu 14 hari menyusun surat dakwaan untuk dibacakan dalam persidangan. Sidang rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya.

"KPK menitipkan penahanan MSA ke Lapas Klas I Surabaya," ujar Febri.

Baca: KPK Perpanjang Penahanan Bupati Ngada

Febri menjelaskan penyidik telah memeriksa 26 saksi yang terdiri dari sejumlah unsur. Mereka ialah PNS Kabupaten Ngada, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada, karyawan BUMN, Direktur PT CML Metro Medika, Direktur PT Sinar 99 Permai, dan pihak swasta lainnya.

"MSA sendiri telah tiga kali diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," ujar dia.

Baca: KPK Dalami Pengaturan Lelang Proyek di Ngada

Marianus Sae ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama PT Sinar 99 Permai Wihelmus Iwan Ulumbu. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap sejumlah proyek jalan di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Suap diberikan Wilhelmus agar Marianus Sae memuluskan perusahaannya menggarap sejumlah proyek jalan di Kabupaten Ngada.

Wilhelmus sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Marianus Sae selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(OJE)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

1 day Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA