Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan Kepala Sekretariat DPC PDIP Lampung Tengah Julion Efendi. Dia akan diperiksa dalam kasus suap terkait pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah 2018.
"Yang bersangkutan akan diperiksa atas kapasitasnya sebagai saksi umtuk tersangka JNS (J Natalis Sinaga)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 29 Maret 2018.
Julion sebelumnya sudah pernah dipanggil untuk diperiksa untuk tersangka JNS. Pada hari ini, KPK juga memanggil mantan manager keuangan PT Sorento
Tafip Agus Suyono sebagai saksi tersangka JNS.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Bupati Lampung Tengah Mustafa dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman menjadi tersangka pemberi suap.
Baca: Ketua DPRD Lampung Tengah Diperiksa
Tersangka penerima suap adalah dua politisi PDIP: Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto. Mereka diduga menerima suap senilai Rp300 miliar untuk menyetujui pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Natalis dan Rusliyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(OGI)
Namun, PT SMI hanya mampu memberikan Rp300 miliar.
Uang diberikan oleh orang suruhan Mustafa.
Taufik dinilai bersalah bersama-sama Mustafa menyuap DPRD Lampung Tengah.
Ia didakwa bersama Wakil Ketua DPRD Lamteng, Natalis Sinaga terkait suap persetujuan pinjaman Pemkab Lamteng kepada PT Sarana Muti…
Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa memberikan pada Natalis dan anggota DPRD Lamteng lain.
Selain letaknya tak terlalu jauh dari Indonesia, wisata ke Singapura seru karena banyak tempat yang …
Bila tubuh kekurangan serat, akan terjadi sejumlah masalah bagi kesehatan jangka panjang.
Polri mengajak seluruh pengurus liga dan pimpinan suporter untuk bisa bersama-sama menerapkan fair play.
Terdakwa mantan Kepala Badan BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung merasa ada hukum yang telah dinodai.
Kerugian keuangan negara disebut terjadi pada 2007 dan bukan lagi menjadi tanggung jawab Syafruddin.
Program prioritas netralitas TNI-Polri dijabarkan dalam bentuk naskah.
Kerugian negara akibat eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung menerbitkan SKL kepada Sjamsul Nursalim.
Meski tidak mendapat persetujuan, terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin tetap menghapus utang Rp2,8 triliun dengan dali…
Mantan Dirut Pertamina Karen Galaila Agustiawan ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus akuisisi ROC Oil Ltd (Austr…
Polisi masih memeriksa kamera pengintai (CCTV) untuk memburu pelaku.
Ada tiga hal yang tidak didapatkan anak berhadapan dengan hukum (ABH) saat berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Penghentian diajukan langsung oleh pemohon.
Novanto ke Jakarta untuk menjadi saksi di pengadilan.
