PKNI Desak Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Haris Azhar

Githa Farahdina    •    Jumat, 05 Aug 2016 13:12 WIB
kontroversi pengakuan freddy budiman
PKNI Desak Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Haris Azhar
Koordinator KontraS Haris Azhar MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) bereakasi keras atas pelaporan Koordinator KontraS Haris Azhar ke Bareskrim Polri karena dianggap mencemarkan nama baik BNN, Polri dan TNI. Haris mengungkap cerita terpidana mati almarhum Freddy Budiman soal oknum lembaga negara yang 'bermain' dalam bisnis narkoba.

PKNI seringkali mendapatkan informasi dan pengaduan, khususnya dari korban napza, soal perlakuan buruk penegak hukum. Pemerasan, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran prosedur hukum, penyiksaan, dan perlakuan kejam serta tidak manusiawi merupakan cerminan buruk pelaksanaan kebijakan narkotika di Indonesia.

"PKNI meminta pemerintah menghentikan upaya kriminalisasi atau pembatasan bagi pihak yang mencoba memberi masukan dan dorongan perbaikan kepada negara dalam rangka mengatasi permasalahan narkotika, sebagaimana dilakukan Kordinator KontraS, Haris Azhar," kata Koordinator Advokasi PKNI Totok Yulianto melalui keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (5/8/2016).

(Baca: Haris Azhar Ungkap Freddy Budiman Beri Upeti BNN Rp450 Miliar)

Totok menegaskan, pihaknya juga meminta pemerintah mereformasi  birokasi, mekanisme dan institusi pengaduan masyarakat. Rumitnya prosedur dan syarat menimbulkan trauma dan ketidakpercayaan korban terhadap institusi.

PKNI juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat untuk memerbaiki kebijakan narkotika yang memberi celah oknum penegak hukum memanfaatkan untuk kepentingan probadi.

"(Pemerintah harus) mengajak pihak – pihak yang pernah atau sedang menjadi korban atau dirugikan dari praktik buruk penegakan hukum narkotika untuk tidak takut  memberikan informasi atau pengaduaan," jelas dia.

(Baca: BNN dan TNI Laporkan Haris Azhar ke Polisi)

Saat ini, ujar Totok, PKNI bersama KontarS, LBH Masyarakat, dan lembaga masyarakat yang peduli pada perbaikan hukum narkotika sudah membuka Posko Darurat Bongkar Aparat.

Sebelumnya, Haris menyampaikan pernah bertemu dan berbicara dengan Freddy pada 2014. Dalam pertemuan itu Freddy mengaku memberi upeti Rp450 miliar kepada oknum anggota BNN dan Rp90 miliar kepada oknum anggota Polri.

Tak hanya itu, Freddy juga menyebut dia sempat difasilitasi jenderal bintang dua ketika membawa narkoba dari Sumatera. Bahkan, sang jenderal duduk di samping Freddy yang mengemudikan mobil dari Medan ke Jakarta.


(OJE)