Novanto Kembali tak Penuhi Panggilan KPK

Juven Martua Sitompul    •    Senin, 13 Nov 2017 10:25 WIB
korupsi e-ktp
Novanto Kembali tak Penuhi Panggilan KPK
Juru Bicara KPK Febri Diansyah--Antara/Reno Esnir

Jakarta: Ketua DPR RI Setya Novanto kembali tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS).

"Pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jakarta, Senin 13 November 2017.

Menurur Febri, dalam surat itu Novanto menolak hadir dalam pemeriksaan dengan dalil yang sama, yakni KPK belum mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo. Di surat itu Novanto juga menegaskan tidak akan memenuhi panggilan penyidik selama KPK belum meminta izin Presiden. "Alasan yang digunakan adalah terkait izin presiden," pungkas Febri.

Baca: KPK Dianggap tak Berwenang Panggil Novanto karena Belum Izin Presiden

Ini ketiga kalinya Novanto tak hadir dari panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi KTP-el. Fredrich Yunadi selaku kuasa hukum Novanto pun mengatakan, kliennya tidak akan diperkenankan hadir pada pemeriksaan selama KPK belum mengantongi izin Presiden.

"Kan sudah saya jelaskan dahulu advokatnya bukan saya, dan jika dahulu tidak tahu atau salah, apakah sekarang tetap salah?" kata Fredrich dikonfirmasi terpisah.

Baca: Langkah Kuasa Hukum Novanto Dianggap Hambat Penyidikan

Dalam kasus ini, KPK juga telah kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(YDH)