KPK Sita Bukti Elektronik di Kantor Bupati Subang

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 20 Feb 2018 20:41 WIB
OTT Bupati Subang
KPK Sita Bukti Elektronik di Kantor Bupati Subang
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Antara/Reno Esnir

 Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Subang, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Subang Imas Aryumningsih.
 
"Kasus Subang hari ini dilakukan penggeledahan kembali sejak pukul jam 10.00 WIB tadi pagi, tim datang ke lapangan secara pararel," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.
 
Menurut Febri, ada tiga lokasi yang digeledah penyidik KPK. Tiga lokasi itu adalah ruangan kerja Bupati Subang, kantor DPMPTSP Subang, serta kantor Dinas Bina Marga Subang.
 
Febri mengatakan, hingga kini tim masih berada di tiga lokasi tersebut. Dari penggeledahan sementara, tim telah mengamankan sejumlah alat bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Baca: Kronologis Tangkap Tangan Bupati Subang 

"Sejauh ini dilakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen dan ada barang bukti elektronik dari komputer yang juga diamankan oleh tim penyidik," kata Febri.
 
KPK sebelumnya menetapkan BupatiSubang Imas Aryumningsih (IA) sebagai tersangka. Selain Imas, dua orang yakni Data (D) dan Kabid Perizinan DPMPTSP Kabupaten Subang Asep Santika (ASP) juga ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan, Miftahhudin (MTH) selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
 
Atas perbuatannya, Miftahhudin selalu pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sedangkan, Imas, Data dan Asep selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 



(FZN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA