KPK Perpanjang Masa Penahanan Penyuap Ketua PT Manado

Kautsar Widya Prabowo    •    Rabu, 03 Jan 2018 06:36 WIB
kasus suap
KPK Perpanjang Masa Penahanan Penyuap Ketua PT Manado
Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha - MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono (SDW) dan Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha (AAM). Keduanya merupakan tersangka dalam perkara suap terkait banding yang diajukan eks Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan.

"KPK memperpanjang penahanan selama 30 hari ke depan untuk tersangka AAM dan SDW," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Januari 2018. 

Febry mengungkapkan perpanjangan terhitung sejak 5 Januari 2018 Sampai 3 Februari 2018. Ini dilakukan untuk melengkapi berkas-berkas Aditya Nugraha dan Sudiwardono. 

Marlina sebelumnya divonis lima tahun penjara dan divonis membayar uang pengganti Rp1,25 miliar oleh Pengadilan Negeri Manado dalam perkara penyalahgunaan dana Tim Panitia Penyusun Anggaran Daerah (TPPAD) Bolaang Mongondow Raya. Dia divonis pada Rabu, 19 Juli 2017. 

Tak terima dengan putusan yang dibacakan Hakim Ketua Sugiyanto, Marlina mengajukan banding. Berkas banding Marlina masuk ke Pengadilan Tinggi Manado pada Senin, 24 Juli 2017.

Kemudian, Aditya sebagai anak mencoba menyuap Sudiwardono yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado. Keduanya akhirnya tertangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Oktober 2017. 

Dalam tangkap tangan tersebut, KPK juga menyita barang bukti uang senilai SGD64 ribu atau setara Rp685.056.000. Pemberian uang dari Aditya ke Sudiwardono dilakukan bertahap. 

Uang yang diserahkan di Jakarta sebelum OTT senilai SGD30 ribu atau senilai Rp321.120.000. Sebelumnya, pada pertengahan Agustus 2017, Aditya juga telah memberikan uang senilai SGD30 ribu kepada Sudiwardono di Manado.

Setelah tertangkap tangan, keduanya langsung digiring ke markas KPK. Usai diperiksa sejak Jumat malam, keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap disangkakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




(REN)