Kepala BKKBN Disebut Mengintervensi Pengadaan Alat KB

Lukman Diah Sari    •    Kamis, 09 Nov 2017 10:22 WIB
bkkbn
Kepala BKKBN Disebut Mengintervensi Pengadaan Alat KB
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Warih Sadono--Metrotvnews.com/Lukman Diah Sari

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra ditahan Kejaksaan Agung, sejak Rabu 8 November 2017. Surya ditahan hingga 20 hari ke depan.

Surya ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat KB batang III atau implan. Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Warih Sadono menyebut, Surya disangkakan melakukan intervensi pada pengdaan alat kontrasepsi.

"Peran yang bersangkutan mengintervensi dalam proses pengadaan. Seperti apa nanti kita lihat di proses persidangan," kata Warih di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 9 November 2017.

Baca: Kepala BKKBN Tersangka Korupsi Pengadaan Alat KB

Warih membeberkan, surat perintah penyidikan telah dikeluarkan sejak September lalu. Sementara Surya telah ditetapkan jadi tersangka sejak 14 September 2017. "Dari pengadaan ini kita sudah tetapkan (tersangka) dua swasta, dua unsur pemerintah, yang untuk unsur swasta dia tersangka di pengadaan 2014 dan 2015," bebernya.

Kasus ini diduga merugikan negara sebanyak Rp110 miliar. Pihaknya telah menyita barang kurang lebih senilai Rp5 miliar. Meskipun belum sebanding dengan keuangan negara, dia memastikan bakal mengejar semua aset milik tersangka.

"Di persidangan akan kita ungkapkan yang jelas kita menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kita punya alat bukti," ujarnya.

Baca: Tersangka Kepala BKKBN Minta Penahanannya Ditangguhkan

Kasus ini bergulir saat satuan kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan pengadaan susuk KB atau implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter. Dana yang dialokasikan Rp191.340.325.000. Dana ini bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN.

Saat pelelangan berlangsung, penawaran harga yang dimasukkan peserta lelang justru di bawah satu kendali perusahaan, yakni PT Djaya Bima Agung. Modus ini membuat harga-harga menjadi tak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi.


(YDH)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA