Pemerintah Dinilai Kurang Perhatikan Penyintas Terorisme

Dhaifurrakhman Abas    •    Sabtu, 24 Feb 2018 19:01 WIB
terorisme
Pemerintah Dinilai Kurang Perhatikan Penyintas Terorisme
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra. Foto: MI/Susanto

Jakarta: Guru Besar UIN Jakarta, Azyumardi Azra berpendapat, pemerintah kurang memperhatikan pemenuhan hak penyintas terorisme. Pemerintah dinilai hanya fokus pada pelaku dan keluarga teroris.

Menurut Azyumardi, kehadiran pemerintah untuk mendampingi korban sangat penting. Lantaran, korban merupakan subyek yang paling dirugikan dalam aksi terorisme. 

"Korban membawa kerugian saat kejadian terorisme hingga dibawa seumur hidup. Misalnya saat itu kehilangan keluarga. Sedangkan trauma dan rasa kehilangan dibawa seumur hidup. Namun sebaliknya, pemerintah kurang memperhatikan kepentingan korban," Kata Azyumardi, di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Februari 2018.

Menurutnya, sejauh ini pemerintah hanya menyoroti pelaku terorisme dan keluarganya. Utamanya soal bagaimana caranya untuk deradikalisme pelaku serta keluarga pelaku teroris agar tak lagi mengulangi perbuatannya. 

Baca: Pola Serangan Terorisme di Indonesia Kerap Berubah

Pemerintah dinilai melupakan pendekatan terhadap korban yang seharusnya merupakan salah satu upaya menciptakan rekonsilasi. Apabila kepentingan korban tidak diperjuangkan, ini akan berdampak buruk. Selain pemerintah melanggar hak-hak korban, hal tersebut juga bisa menciptakan vicious circle of violence.

"Yang dapat terjadi adalah lingkaran setan kekerasan. Dendam dari korban yang tak terperhatikan, bisa jadi menjadikannya sebagai pelaku teroris selanjutnya dengan motif balas dendam. Dan bila terus berlarut, penanganan terorisme tidak akan selesai," ujar dia.

Untuk itu, kata dia, pemerintah serta kementertian terkait semestinya memperhatikan korban atau penyintas. Mereka harus didekati dengan cara pendekatan empati dan psikologis. Selain itu, dalam upaya meringankan beban korban, upaya penyantunan harus dilakukan kepada korban. 

"Kita memahami korban tidak mudah disembuhkan traumanya. Dan juga katakanlah dia atau keluarganya terkena dampak bom. Maka itu diperlukan empati serta dana rehabitlitasi dari penerintah terkait," pungkas dia.


(DMR)