Berkas Perkara Novanto Satu Troli

Damar Iradat    •    Rabu, 06 Dec 2017 16:50 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Berkas Perkara Novanto Satu Troli
Berkas perkara Ketua DPR Setya Novanto, tersangka kasus KTP-el. Foto: MTVN/Damar Iradat.

Jakarta: Satu troli berkas dibawa jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Dokumen itu adalah berkas perkara Ketua DPR Setya Novanto, tersangka kasus korupsi KTP berbasis elektronik senilai Rp2,3 triliun.

Dari pantauan Medcom.id, perwakilan jaksa KPK tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2017, sejak pukul 15.30 WIB. Berkas  dikeluarkan dari mobil Toyota Innova warna hitam milik KPK.

Berkas tersebut terdiri dari empat jilid. Salah satu berkas terlihat cukup tebal. Halaman muka dokumen tersebut tercantum, "Berkas Perkara dengan nomor No: BP-91/23/11/2017 atas nama tersangka Setya Novanto (Ketua DPR RI)".

Dokumen perkara yang menuturkan 'aksi' Novanto dalam  kasus dugaan korupsi KTP elektronik itu memenuhi satu troli. Nyaris ada sisa ruangan di dalam kereta dorong dari besi ini. 

Jaksa Mufti Nur Irawan bungkam ketika ditanya soal berkas tersebut. Ia langsung membawa troli berisi berkas tersebut ke Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sementara itu, Pengadilan Tipikor mengaku sudah menerima berkas perkara Novanto. "Barangnya ada di ruangan pak ketua," kata Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jamaluddin Samosir.


Perwakilan jaksa KPK mengantar berkas perkara Ketua DPR Setya Novanto, tersangka kasus KTP-el, ke Pengadilan Tipikor. Foto: MTVN/Damar Iradat.

Seperti diketahui, Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el untuk kedua kalinya. Dia diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Baca: 14 Saksi bakal Meringankan Novanto

Novanto terjerat bersama Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri: Irman dan Sugiharto. Mereka diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el.

Ketua Umum Partai Golkar itu dan Andi Narogong diduga mengatur proyek sejak proses penganggaran hingga pengadaan KTP-el. Keduanya disebut telah menerima keuntungan dalam proyek ini sebesar Rp574,2 miliar.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(OGI)