Saksi Akui Terima Dana Operasional Kampanye dari Eni

   •    Rabu, 09 Jan 2019 08:17 WIB
Korupsi PLTU Riau-1
Saksi Akui Terima Dana Operasional Kampanye dari Eni
Terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menyimak keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Riau 1 di Pengadilan Tipikor. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih disebut memberikan uang kepada suaminya, Muhammad Al Hadziq, untuk kebutuhan operasional kampanye pada Pilkada Kabupaten Temanggung. Total uang yang diberikan Eni mencapai sekitar Rp3 miliar. 

Hal tersebut diakui oleh Jumadi dan Machbub selaku koordinator tim sukses Al Khadziq. Dalam kesaksiannya, Jumadi mengaku ia menerima Rp1,7 miliar dari orang suruhan Eni pada Juni 2018. 

"Untuk biaya operasional saya Rp10 juta. Untuk di lima kecamatan Rp1,7 miliar, itu untuk sekitar hampir 5.000 tim," jelas Jumadi kepada Jaksa Penuntut Umum KPK, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.

Sebagai koordinator tim kampanye, Machbub juga menerima dana operasional dari Eni. Ia mengaku menerima Rp1,3 miliar untuk dana relawan dan Rp10 juta untuk pribadinya sebagai penggantian biaya operasional.

Ia juga menyampaikan Eni Saragih bertanggung jawab atas dana tersebut. "Bu Eni selalu bilang, selalu bertanggung jawab untuk (dana) relawan," jelas Jumadi.

Baca juga: Pengusaha Akui Beri Rp250 Juta untuk Kampanye Suami Eni

Selain Jumadi dan Machbub, sidang juga menghadirkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji, Direktur PT Isargas Iswan Ibrahim, dan Direktur PT One Connect Indonesia Herwin Tanuwidjaya. 

Dalam persidangan sebelumnya, staf ahli Eni Maulani Saragih di DPR, Tahta Maharaya mengaku sempat disuruh mengantarkan tas berisi uang dari para pengusaha ke Temanggung. Tas itu kemudian diserahkan ke suami Eni, Muhammad Al Hadzik yang tengah mencalonkan diri sebagai Bupati Temanggung pada Pilkada 2018. 

Ia menyebut, total uang yang dibawa ke Temanggung mencapai Rp7,63 miliar. Uang itu disebut untuk dipergunakan membayar saksi di setiap TPS di Kabupaten Temanggung dan biaya operasional relawan dan tim sukses.

Eni didakwa menerima suap dari bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo sebesar Rp4,75 miliar. Uang suap itu diduga agar Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT RIau-I). 

Ia juga didakwa menerima gratifikasi sejumlah uang dari beberapa pengusaha migas berupa uang sejumlah Rp5,6 miliar dan SGD4 ribu. Dalam surat dakwaan, jaksa meyakini uang-uang gratifikasi tersebut digunakan untuk kampanye Al Hadziq sebagai calon bupati di Pilkada Temanggung.

Jaksa KPK mendakwa Eni dengan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
(Santa Cicilia Sinabariba)


(HUS)