Ketua Umum KONI Beberkan Suap Hibah ke Penyidik KPK

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 06 Feb 2019 17:36 WIB
OTT Pejabat Kemenpora
Ketua Umum KONI Beberkan Suap Hibah ke Penyidik KPK
Ketua Umum KONI Tono Suratman. Foto: MI/Permana

Jakarta: Ketua Umum KONI Tono Suratman selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tono diperiksa terkait kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora untuk KONI dengan tersangka Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy.

Tono menolak menjelaskan ihwal suap di organisasi yang dipimpinnya. Dia hanya menjelaskan semua hal terkait suap telah disampaikan kepada penyidik.

"Saya sudah menyampaikan keterangan kepada para penyidik, terima kasih," kata Tono usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Tono menolak berkomentar detail kepada awak media. Termasuk, saat disinggung perannya sebagai ketua untuk memberikan izin pemberian fee kepada Deputi IV Kempora Mulyana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kempora Adhi Purnomo agar KONI mendapat kucuran dana hibah tersebut.

Tono justru memilih buru-buru naik mobil Toyota Fortuner berplat nomor B 298 TSN yang sudah terparkir di pelataran markas Lembaga Antirasuah. Mobil itu bergegas meninggalkan Gedung KPK.

Lima pejabat Kemenpora dan KONI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kelima tersangka itu ialah Deputi IV Prestasi Olahraga Kementerian Olahraga (Kemenpora) Mulyana, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adi Purnomo, dan Staf Kementerian Pemuda Olahraga Eko Triyanto.

Baca: Ketua KONI Pusat Diperiksa KPK

Adi dan Eko diduga menerima uang suap Rp318 juta dari Ending dan Jhony. Sedangkan Mulyana menerima uang dalam beberapa tahap.

Pada Juni 2018 ia menerima satu unit mobil Toyota Fortuner. Uang Rp300 juta diterima pada tahap kedua. Pada September 2018, dia menerima satu unit Samsung Galaxy Note 9. Suap itu diberikan agar dana hibah segera direalisasikan.

Ending dan Jhony selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncta Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.




(FZN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA