Pimpinan BPK Bertemu Mendes Eko saat Masa Audit

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 27 Sep 2017 20:19 WIB
suap di bpk
Pimpinan BPK Bertemu Mendes Eko saat Masa Audit
Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo (kanan) memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap auditor BPK terkait pemberian WTP dalam laporan keuangan Kemendes PDTT 2016. Foto: Antara/Sigid Kurniawan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota VII Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Eddy Mulyadi Soepardi pernah bertemu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dan Inspektur Jenderal Kemendes Sugito. Bahkan, Eddy bertemu keduanya sebanyak tiga kali.

Eddy mengatakan, pertemuan itu berlangsung pada Mei 2017. Pertemuan bertepatan dengan masa audit dan pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

"Staf pak Menteri telepon sekretariat kami. Beliau ingin ketemu saya, karena mungkin tahu saya sudah dipindah jadi anggota VII," kata Eddy saat bersaksi dalam sidang lanjutan dua pejabat Kemendes PDTT, Sugito dan Jarot Budi Prabowo, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 27 September 2017.

Eddy mengungkapkan, saat itu dirinya didampingi tersangka Ali Sadli yang saat itu menjabat sebagai kepala auditor. Sementara itu, Menteri Eko didampingi Inspektur Jenderal Kemendes Sugito yang saat ini berstatus terdakwa.

Namun, Eddy membantah Menteri Eko membahas soal audit keuangan dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan selama 20 menit itu, Menteri Eko hanya membahas soal kunjungannya ke Lombok, NTT, termasuk tentang budidaya jagung.

"Saya tidak bicarakan substansi pemeriksaan apalagi opini, karena saya belum dapat kesimpulan seluruh opini kementerian dan lembaga," ujar dia.

Dalam kasus ini, Sugito serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes Jarot Budi Prabowo didakwa menyuap pejabat BPK. Keduanya disebut menyogok Rochmadi Saptogiri selaku auditor utama keuangan negara III BPK dan Ali Sadli selaku kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK sebesar Rp240 juta.

Diduga, uang diberikan agar Rochmadi menentukan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemendes tahun anggaran 2016. Padahal dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK menemukan temuan hampir Rp1 triliun yang belum bisa dipertanggungjawabkan.


(OGI)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

3 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA