Kejagung Gandeng KPK Usut Kasus PT Mobile-8

Arga sumantri    •    Rabu, 12 Jul 2017 13:09 WIB
hary tanoesoedibjo
Kejagung Gandeng KPK Usut Kasus PT Mobile-8
Jaksa Agung HM Prasetyo. Foto: Antara/Ismar Patrizki.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejaksaan Agung akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi PT Mobile-8. Kerja sama itu diharap dapat mempercepat proses hukum.
 
"Kita koordinasi juga dengan KPK karena KPK punya fungsi supervisi dan koordinasi," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Kantor Dirjen Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu 12 Juli 2017.
 
Menurut Prasetyo, tidak ada yang salah jika Kejagung berkoordinasi dengan KPK. Dia berharap pengusutan kasus dugaan korupsi Mobile-8 bisa cepat terang. "Kan kasus korupsi, kita koordinasikan KPK dan memang seharusnya seperti itu," kata Prasetyo.
 
Selain KPK, Kejagung juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prasetyo menyebut telah menerima laporan terbaru hasil audit BPK atas kasus dugaan korupsi PT Mobile-8. "Sudah kita terima update laporan BPK," ujarnya.

Baca: Hary Tanoe Diperiksa soal Dugaan Korupsi PT Mobile 8

Mobile-8 Telecom diduga memanipulasi transaksi penjualan produk telekomunikasi. Di antaranya telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya, PT DNK, senilai Rp80 miliar selama 2007-2009.
 
Pada Desember 2007 PT Mobile-8 Telecom dua kali mentransfer uang, masing-masing Rp50 miliar dan Rp30 miliar.
 
Untuk mengemas seolah-olah terjadi transaksi perdagangan, pihak PT Mobile-8 membuat invoice dan faktur pembayaran. Itu dilakukan agar seakan terdapat pemesanan barang dari PT DNK. Faktanya, PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT Mobile-8 Telecom.
 
Pertengahan 2008, PT DNK kembali menerima faktur pajak dari PT Mobile-8 Telecom dengan nilai total Rp114 miliar Padahal, PT DNK tidak pernah bertransaksi sebesar itu. Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak pernah menerima barang dan bahkan tidak pernah melakukan pembayaran.
 
Diduga faktur pajak yang telah diterbitkan yang seolah-olah ada transaksi-transaksi antara PT Mobile-8 Telecom dan PT DNK, digunakan oleh PT Mobile-8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya, supaya masuk bursa di Jakarta.
 
Pada 2009 PT Mobile-8 Telecom menerima pembayaran restitusi sebesar Rp10,7 miliar. Perusahaan itu seharusnya tak berhak menerima kelebihan pembayaran pajak tersebut.
 
Sedianya kasus itu sudah pernah masuk praperadilan. Hakim Praperadilan memutuskan agar kasus dihentikan, sebab dinilai lebih ke masalah pajak. Namun, Prasetyo memastikan inti masalah di kasus tersebut adalah perkara korupsi. Makanya, Kejagung berencana bakal mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru di kasus itu.




(FZN)