KPK Bidik Wali Kota Banjarmasin di Kasus Suap Raperda

Juven Martua Sitompul    •    Sabtu, 16 Sep 2017 06:47 WIB
ott kpk
KPK Bidik Wali Kota Banjarmasin di Kasus Suap Raperda
Ilustrasi--MI/Atet Dwi Pramadia.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan kasus dugaan suap persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih sebesar Rp50,5 miliar.

Selanjutnya KPK akan menelisik keterlibatan pihak eksekutif, yakni Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.

"Terkait keterlibatan eksekutif akan didalami," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 15 September 2017.

Meski demikian, Alex mengaku hingga saat ini penyidik belum menemukan bukti-bukti yang mengarah adanya keterlibatan Wali Kota Ibnu Sina dalam praktik rasuah tersebut.

Namun Wali Kota Ibnu Sina hadir langsung saat pihak DPRD mengetok Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih tersebut.

"Memang tim belum lihat keterlibatan pihak eksekutif Wali Kota atau lain-lainnya itu. Kalau terkait raperdanya di tingkat Pansus sudah disetujui. Wakil ketua tim pansusnya, paripurna sudah lolos di tim pansusnya," pungkas Alex.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali, Wakil Ketua DPRD Andi Effendi dengan Direktur Utama PDAM Bandarmasih Muslih dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Trensis.

Muslih dan Transis dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan, Iwan dan Andi disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.


(DEN)