Eks Direktur: Adhi Karya tak Pernah Kasih Duit ke Anas

Faisal Abdalla    •    Jumat, 08 Jun 2018 18:49 WIB
kasus hambalang
Eks Direktur: Adhi Karya tak Pernah Kasih Duit ke Anas
Terpidana kasus korupsi Hambalang Anas Urbaningrum (kiri) mengikuti sidang lanjutan pengajuan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (8/6). Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Jakarta: Eks Direktur Operasi PT Adhi Karya, Teuku Bagus M Noer membantah ada aliran uang terkait proyek Hambalang ke mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Ia mengaku PT Adhi Karya tak pernah memberikan apapun kepada Anas. 

Hal itu diungkapkan Teuku saat bersaksi di sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Anas terkait kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. 

"Secara langsung tidak ada (aliran uang ke Anas Urbaningrum)," kata Teuku di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Juni 2018. 

Meski begitu, Teuku tak membantah pernah menuliskan kasbon yang diperuntukan untuk kepentingan Kongres Partai Demokrat dengan inisial nama Anas (AU). Ia mengaku hal itu dilakukan karena diminta oleh Munadi Herlambang, putra dari Muchayat, mantan Deputi Bidang Logistik dan Infrastruktur Kementerian BUMN.

"Setiap kasbon itu perlu judul. Itu saya tuliskan sesuai apa yang disampaikan pak Munadi. Bahwa ini untuk kongres Partai Demokrat untuk bantuan kepada Pak Anas. Karena itu yang disampaikan kepada saya, itu saya tulis. Saya tidak pernah berpikir akibatnya begitu parah," katanya. 

Baca: Eks Petinggi Adhi Karya bantah Hadiahi Anas Harrier

Jaksa KPK menilai keterangan Teuku bertentangan dengan keterangan yang ia berikan pada proses persidangan sebelumnya. Jaksa mengatakan, saat itu Teuku mengakui Anas bisa mempermudah PT Adhi Karya mendapatkan proyek pemerintah karena akan menjabat sebagai Ketua Umum. 

"Saksi mengatakan pada persidangan saat itu dengan membantu saudara Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat akan mempermudah kepada Adhi Karya untuk memperoleh proyek pemerintah karena nantinya Anas Urbaningrum akan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Fraksi Demokrat di DPR yang mempunyai kewenangan yang besar dalam mempengaruhi proyek-proyek pemerintah, tanggapannya?," kata Jaksa KPK. 

"Itu opini pada saat itu," jawab Teuku. 

Jaksa menilai keterangan Teuku sebelumnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan dikonfirmasi ulang dalam persidangan sehingga sudah menjadi fakta persidangan, "Kalau tidak ada dalam persidangan, tidak akan ada dalam putusan," kata Jaksa. 

Baca: Empat Novum Anas Urbaningrum Ajukan PK

Anas divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena dinilai terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian tanah dan bangunan.
Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu Anas juga harus membayar pengganti uang yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan USD5,261.

Tak puas dengan vonis di pengadilan tingkat pertama, Anas mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi meringankan hukumannya menjadi 7 tahun penjara.

Tak cukup, Anas kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun MA menolak kasasi Anas.

Majelis hakim yang diketuai oleh mantan hakim agung Artidjo Alkostar malah memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun.

Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dia juga dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP, dan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



(DMR)