TB Hasanuddin Dicecar Prosedur Pengadaan Satelit Bakamla

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 05 Jul 2018 14:58 WIB
suap di bakamla
TB Hasanuddin Dicecar Prosedur Pengadaan Satelit Bakamla
ks anggota DPR TB Hasanuddin/ANT/Wahyu Putro

Jakarta: Mantan Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tubagus (TB) Hasanuddin mengaku dicecar soal pembahasan pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016. Hal ini disampaikan TB Hasanuddin usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fayakhun Andriadi (FA).

"Saya selaku pimpinan komisi I, menjelaskan dengan segamlang-gamlangnya sesuai dengan prosedur, tahapan dan sebagainya," kata TB Hasanuddin di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

Dalam pemeriksaan, politikus PDI Perjuangan itu mengaku sudah dua kali menggelar rapat bersama Fayakhun Andriadi, untuk membahas pengadaan di Bakamla. "Ada dua pengadaan rapat, rapat itu ada kesimpulan, kesimpulan itu diserahkan ke Banggar," ujarnya.

Baca: Tubagus Hasanuddin Diperiksa KPK

Calon gubernur Jawa Barat yang kalah versi hitung cepat itu mengklaim sudah menjelaskan semua hal yang diketahuinya kepada penyidik. Termasuk proses pembahasan anggaran satelit monitoring Bakamla. "Sesuai dengan kesepakatan komisi satu, diajukan ke Banggar, lalu setelah di Banggar bukan kewenangan komisi satu," ucap dia.

TB Hasanuddin mengaku tidak tahu lagi setelah proses anggaran Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016 itu diserahkan ke Banggar. Sehingga, lanjut dia jika ada perubahan dalam anggaran semua dilakukan oleh Banggar. "Sehingga kami tidak bisa menjelaskan apa yang dilakukan, mengapa anggaran itu bisa naik bisa turun di Banggar," pungkasnya.

Nama TB Hasanuddin muncul pertama kali dalam persidangan kasus suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla dengan terdakwa Nofel Hasan selaku mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla. Dalam sidang, TB Hasanuddin disebut berperan dalam mengurus anggaran untuk Bakamla.

Saat itu, Fayakhun yang dihadirkan sebagai saksi menyatakan jika Hasanuddin lah yang mengenalkan dirinya kepada Ali Fahmi selaku mantan Staf Ahli Kepala Bakamla Laksamana Arie Sudewo. Ali yang juga politikus PDI Perjuangan ikut disebut berperan membantu pengurusan anggaran Bakamla di DPR.

Dalam beberapa kesempatan, Hasanuddin membantah telah mengenalkan Ali Fahmi kepada Fayakhun untuk mengurus proyek di Bakamla. Hasanuddin menyebut perkenalan Fayakhun dengan Ali Fahmi merupakan perkenalan biasa saat Komisi I melakukan kunjungan pertama ke kantor Bakamla.

KPK menetapkan Fayakhun Andriadi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Dalam kasus ini, Fayakhun diduga telah menerima fee sebanyak Rp12 miliar atas kepengurusan anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun. Tak hanya fee dalam bentuk rupiah, dia juga diduga menerima uang sebanyak USD300 ribu dari proyek tersebut.


(YDH)