Dua Pentolan Golkar Diperiksa KPK

Damar Iradat    •    Selasa, 20 Jun 2017 11:44 WIB
korupsi e-ktp
Dua Pentolan Golkar Diperiksa KPK
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua politikus Golkar, Ade Komarudin dan Chairuman Harahap. Keduanya diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).
 
"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Selasa 20 Juni 2017.
 
Nama Ade Komarudin atau Akom ikut disebut dalam surat dakwaan yang dibacakan untuk dua terdakwa pada kasus ini, Irman dan Sugiharto. Mantan Ketua DPR itu dalam dakwaan dikatakan ikut menerima uang sebanyak USD100 ribu.
 
Uang itu diduga untuk membiayai pertemuan antara Akom dengan para camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi. Akom saat itu menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Golkar.
 
Selain itu, terdakwa Irman dalam sidang pemeriksaan Senin 12 Juni 2017 mengaku memberikan uang senilai Rp1 miliar kepada Akom. Uang itu diberikan berdasarkan permintaan Akom.
 
Chairuman Harahap yang sempat menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR juga disebut ikut menerima uang sebanyak USD584 ribu dan Rp2,6 miliar. Chairuman disebut beberapa kali meminta uang kepada Andi Agustinus alias Andi Narogong.
 
KPK juga menjadwalkan pemeriksaan dua saksi lainnya, yakni Komisaris PT Berkah Langgeng Abadi July Hira dan seorang karyawan swasta Melyana Jap. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk Andi Narogong.
 
Andi diduga berperan kuat mengatur proyek tender KTP-el. Sejumlah aliran uang disebut berputar di sekitarnya.
 
Salah satu peran besar Andi yakni mengumpulkan perusahaan yang akan bermain di tender proyek KTP-el. Dia dan sejumlah perusahaan yang berkantor di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan, berusaha merancang detail proyek yang akan ditenderkan.
 
Andi dijerat Pasal 2 ayat (1) atas Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.
 


(FZN)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

19 minutes Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA