KPK Tetapkan Bupati Batubara Tersangka Suap

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 14 Sep 2017 18:44 WIB
ott kpk
KPK Tetapkan Bupati Batubara Tersangka Suap
Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas KPK. Foto: Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain, sebagai tersangka suap terkait pekerjaan pembanguan infrastruktur di Kabupaten Barubara tahun anggaran 2017.
 
Selain OK Arya, KPK juga menetapkan empat tersangka lain. Mereka adalah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batubara Helman Hendardy, Sujendi Tarsono dari pihak swasta dan dua kontraktor proyek, Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang.
 
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, serta menetapkan lima orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konfrensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis 14 September 2017.

Baca: Harta Kekayaan Bupati Batubara Mencapai 9 Miliar Rupiah

Alexander mengatakan, OK Arya, Sujendi dan Helman menjadi pihak penerima suap. Sedangkan Syaiful dan Maringan adalah pemberi suap.
 
KPK menyita sejumlah alat bukti berkaitan dengan kasus ini. Di antaranya uang sebanyak Rp346 juta yang menjadi fee dari proyek untuk OK Arya.
 
Diduga kuat, uang diberikan ke OK Arya untuk memuluskan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017. Di antaranya, pembangunan Jembatan Sentang dengan nilai proyek Rp32 miliar yang dimenangkan PT GMJ.
 
Kemudian, proyek pembangunan Jembatan Seimagung senilai Rp12 miliar yang dimenangkan PT Tombang. Terakhir, terkait betonisasi jalan di Kecamatan Talawi dengan nilai proyek Rp3,2 miliar.
 
"Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh bupati Batubara terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara 2017," kata Alex.

Baca: Selesai Diperiksa, Bupati Batubara Diboyong ke Jakarta

KPK menjerat OK Arya, Sunendi dan Helman dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.
 
Sedangkan, Maringan dan Syaiful selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




(FZN)