Perangi Persekusi Jangan cuma Ikuti Selera

eko rahmawanto    •    Jumat, 16 Jun 2017 08:38 WIB
kekerasan
Perangi Persekusi Jangan cuma Ikuti Selera
Ilustrasi kekerasan. Foto: MTVN/Rakhmat Riyandi.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan di Tanah Air kurun 2014-2016 cenderung meningkat. Bahkan, negara beserta aparaturnya justru kerap menjadi pelaku dominan persekusi melalui level keterlibatan beragam, seperti pelaku utama, ikut memfasilitasi, memberikan persetujuan senyap, dan pembiaran.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengatakan hadirnya pelbagai bentuk intimidasi hingga serangan terhadap individu ataupun kelompok tertentu melanggar hak asasi manusia. Tindakan itu melengkapi elemen teror yang memperkuat ketakutan nyata atas persekusi di Indonesia.

"Kami belum melihat konsistensi negara, apa ukurannya, dan lain-lain. Reaksi aparat penegak hukum juga muncul setelah ada tekanan publik yang viral di media sosial," ujar Yati kepada wartawan di Kantor KontraS, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, upaya pemerintah melalui pihak kepolisian yang responsif dalam menindak para pelaku persekusi patut diapresiasi. Namun, jangan sampai langkah konkret tersebut hanya bersifat musiman atau bergantung pada selera politik tertentu yang kebetulan dalam posisi berseberangan dengan kelompok-kelompok pelaku main hakim sendiri.

KontraS merekomendasikan empat hal sebagai wujud konsistensi negara. Pertama, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan para menterinya tidak menggunakan bahasa atau kalimat yang cenderung memprovokasi sehingga menjadi alasan pembenaran, khususnya bagi kelompok negara dan nonnegara untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

Kedua, agar kasus serupa tidak terulang, pemerintah harus konsisten dalam memerangi serta mencegah persekusi melalui pencabutan berbagai peraturan diskriminatif yang selama ini memberi angin dan justifikasi bagi pelaku persekusi. Penting pula memastikan dan menghukum aparat yang terbukti terlibat dalam kejahatan itu.

Ketiga, imbuh Yati, kehadiran negara melalui otoritas penegak hukum, semisal Polri, badan-badan eksekutif terkait dan lembaga korektif tidak dilakukan 'musiman'. Tetapi aksi dilakukan secara permanen dan tanpa memandang motif maupun konsteks politik yang sedang berlangsung.

Berikutnya, sejumlah institusi independen yang memiliki mandat melakukan pengawasan, pemantauan, perlindungan, dan pemulihan, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman, harus secara ketat melaksanakan mandat mereka. Institusi-institusi itu ditekankan menggunakan alat ukur tepercaya yang mensyaratkan terdapat suatu fakta, laporan, rekomendasi pendukung dari setiap pengawas agar nantinya bisa menjadi masukan strategis terhadap pemerintah.

Bermotif agama

Anggota Divisi Pembelaan HAM KontraS Rivanlee Anandar menambahkan, motif dasar yang mendominasi peristiwa tersebut ialah agama dan politik. Rinciannya, 46 kasus bermotif agama dan 16 kasus berlatar politik. Pun insiden persekusi paling banyak terjadi di Provinsi DKI dan Jawa Barat.

Baca: ?KontraS: Intoleransi Meningkat Sejak Pilkada 2017

Sepanjang 2014, imbuh dia, KontraS mencatat telah terjadi 162 kasus pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan. Pada 2015 juga terjadi 238 kasus dan kembali meningkat di 2016 dengan 342 kasus. Fakta tersebut menjadi penyebab mengapa ancaman persekusi masih saja terjadi.

"Pelaku persekusi adalah mayoritas ormas dengan perlakuan pelarangan ibadah, intimidasi, penyegelan tempat ibadah, hingga pelarangan kegiatan keagamaan. Perburuan ormas juga terkait dengan tulisan di media sosial dan pelarangan diskusi terhadap kelompok rentan," pungkas Rivanlee.




(OGI)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

1 hour Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA