Novanto Minta Pimpinan DPR tak Layangkan Nota Keberatan Pencekalan

Husen Miftahudin    •    Selasa, 18 Apr 2017 13:24 WIB
korupsi e-ktp
Novanto Minta Pimpinan DPR tak Layangkan Nota Keberatan Pencekalan
Ketu DPR RI Setya Novanto menjawab pertanyaan wartawan setelah Rapim dan Rapat Bamus yang membahas revisi UU MD3 Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017). Foto: MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto resmi dicegah berpergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan berlangsung selama enam bulan ke depan.

Menanggapi hal itu, Novanto mengaku akan kooperatif dengan KPK. Ketua Umum Partai Golkar ini siap menjalani seluruh proses hukum di komisi antikorupsi itu.

"Ya memang saya sejak awal masalah pencekalan itu saya akan menjalani, semua proses hukum yang akan dilakukan oleh KPK," tegas Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 18 April 2017.

Sebagai bentuk kesiapan, Novanto meminta pimpinan DPR tidak mengajukan nota keberatan pencegahan dirinya kepada Presiden Joko Widodo. Novanto mengaku akan kooperatif dengan KPK untuk mengikuti seluruh proses hukum.

"Saya sangat koperatif. Dan tentu masalah pencekalan dan surat-surat saya mengimbau untuk tidak dilakukan," tegas Novanto.

Sebelumnya, DPR hendak melayangkan surat nota protes kepada Presiden Jokowi. Nota protes itu terkait pencegahan Setya Novanto ke luar negeri oleh Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan KPK.

"Mengingat (Novanto) adalah ketua DPR dan UU (Nomor 6 Tahun 2011) Imigrasi mengharuskan pejabat imigrasi melakukan pencegahan dengan prosedur yang harus teliti," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 12 April 2017.

Fahri mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam pencegahan Novanto. Di antaranya, kasus Novanto belum masuk pro justitia.

"Dia (Novanto) saksi berdasarkan keputusan MK yang menganulir salah satu pasal di UU Imigrasi. (Pencegahan) itu tidak boleh dilakukan," ujar dia tanpa menyebutkan pasal yang dimaksud.

Kemudian, lanjut dia, pencegahan itu juga menghambat posisi ketua DPR sebagai diplomat. Fahri mengatakan Novanto harus menghadiri sejumlah pertemuan internasional di luar negeri.

"Khususnya lobi DPR melanjutkan ikhtiar yang sudah kita lakukan pada saat kedatangan Raja (Arab Saudi) Salman (bin Abdulaziz) kemarin," kata dia.


(MBM)