Dokumen Rusak di Kantor Komdis PSSI Diusut

Siti Yona Hukmana    •    Rabu, 06 Feb 2019 15:18 WIB
Pengaturan Skor Sepak Bola
Dokumen Rusak di Kantor Komdis PSSI Diusut
Polisi memeriksa tempat kejadian perkara. IlustrasI: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola menemukan sejumlah dokumen dihancurkan di Kantor Komisi Disiplin (Komdis) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Rasuna Office Park D0-07, Jakarta Selatan. Temuan yang didapat dari penggeledahan itu sedang diusut.

"Kita menemukan ada mesin pemusnah kertas di sana. Kemudian kita bawa juga mesin itu. Nanti akan kita komunikasikan, kita periksa, siapa orang yang memusnahkan kertas itu. Kertas itu apa, apakah dokumen atau keterangan yang lain," kata Ketua Tim Media Satgas Anti-Mafia Bola Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Rabu, 6 Februari 2019.

Argo belum dapat memastikan penghancuran kertas itu adalah tindakan penghilangan barang bukti atau bukan. Menurut dia, dugaan itu akan diketahui setelah memeriksa penghancur kertas.

Penggeledahan dilakukan oleh Kepala Unit Satgas Anti-Mafia Bola dan 10 orang penyidik pada Jumat, 1 Februari 2019. Argo mengatakan dalam penggeledahan itu pihaknya mencari dokumen-dokumen terkait kegiatan Komdis PSSI dan dokumen pengajuan dana. 

"Seperti apa dan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengawasi, dan mengendalikan terkait anggaran tersebut," beber Argo.

Penyidik juga mencari dokumen-dokumen terkait kegiatan Komite Eksekutif (Exco) PSSI. "Untuk mengetahui surat-menyurat seperti apa, kegiatannya apa, agendanya seperti apa. Kemudian pengajuan anggaran seperti apa," ucap dia. 

Baca: Penghilangan Rekaman CCTV di Kantor Komdis PSSI Didalami

Penggeledahan ini adalah tindak lanjut dari pelaporan mantan Manajer Persebara Banjarnegara Laksmi Indaryani. Kasus ini terkait pengatur skor pada pertandingan sepak bola dengan terlapor mantan anggota Komisi Wasit Priyatno, dan wasit futsal Anik Yuni Artika Sari.

Laporan Lasmi itu teregistrasi dengan nomor LP/6990/XII/2018/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 19 Desember 2018 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pelapor memakai Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.




(OGI)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA