Ditjen PAS Akui Pungli Sejak Lama Marak di Lapas

Wanda Indana    •    Rabu, 19 Oct 2016 14:17 WIB
pungli
Ditjen PAS Akui Pungli Sejak Lama Marak di Lapas
Ilustrasi--MI/Benny Bestiandy

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasubag Humas Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Akbar Hadi, mengakui praktik pungutan liar sudah ada sejak lama di berbagai lapas. Ditjen PAS juga sudah berulangkali melakukan pencegahan.

"Sebenarnya upaya Pencegahan dan pemberantasan pungli di Lingkungan Ditjen Pas sudah berlangsung sejak lama," kata Akbar kepada Metrotvnews.com, Rabu (19/10/2016).

Pada 2004, Ditjen PAS sudah menerapkan Program BPU (Bebas Peredaran Uang). Maksudnya, di Lapas maupun Rutan tidak boleh ada uang kas yang beredar. Pihak keluarga bisa menitipkan uang tersebut ke petugas Register D.

"Bila WBP (warga binaan pemasyarakatan) akan belanja ke kantin maka diberikan semacam koin, atau semacam uang-uangan yang hanya berlaku di kantin di lingkungan lapas-rutan," jelas Akbar.

Pada 2007, Ditjen PAS juga pernah menerapkan program Bulan Tertib Pemasyarakatan (BUTERPAS) di antaranya mengikis budaya pungli, memelihra ketertiban kehidupan di lingkungan lapas-rutan. Karena program tersebut dinilai efektif, maka dilanjutkan menjadi program Budaya Tertib Pemasyarakatan.

"Dalam program tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suasana kondusif di lingkungan lapas-rutan. Di antaranya pengawasan melekat untuk mengikis praktek-praktek pungli di lingkungan lapas-rutan," sambung Akbar.

Tak hanya itu, dari 2012 sampai sekarang diterapkan program Getting to Zero HALINAR (Handphone, Pungli dan Narkoba) dengan mengaktifkan satgas-satgas Kamtib di Kantor Pusat, Wilayah dan lapas-rutan yang bersangkutan.

"Menindak tegas WBP, maupun oknum petugas yang melakukan pemerasan terhadap layanan hak warga binaan pemasyarakatan," kata dia.

Akbar mengakui, pemberantasan pungli bukan perkara mudah. Seiring dengan penerapan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) oleh Presiden Joko Widodo, Ditjen PAS menerapkan pelayanan hak WBP berbasis IT. Dengan cara itu, praktek pungli dapat diminimalisir.

"Untuk meminimalisir terjadinya pungli, saat ini kami juga sedang giat-giatnya menyiapkan pelayanan hak WBP berbasis IT. Diantaranya kunjungan berbasis IT, Remisi Online, PB online dan itu semua terintegrasi dengan SDP (Sistem Database Pemasyarakatan)," pungkas Akbar.

Sebelumnya, Bekas narapidana kasus terorisme Mahmud Hariono membeberkan soal praktik pungutan liar di lembaga pemasyarakatan sudah mendarah daging. Praktik terjadi mulai dari kelonggaran jam kunjungan hingga fasilitas kamar.

Bekas narapidana kasus terorisme Mahmud Hariono menjelaskan praktik pungli sudah menggurita di lapas. Selama 5,5 tahun mendekam di balik jeruji besi ia menyaksikan sebagian besar narapidana menyetor duit pelicin buat mendapat fasilitas kamar.

"Kalau yang saya alami memang ada. Rata-rata minta fasilitas," kata Mahmud kepada Metrotvnews.com, Rabu 19 Oktober.

Mahmud mengungkapkan ada istilah 'beli kamar' di kalangan napi di lapas. Napi bisa memesan kamar dengan berbagai fasilitas seperti kipas angin, pendingin udara (AC), lemari es (kulkas), televisi, shower, perlengkapan karaoke dan yang lain.

Salain itu, napi juga bisa memesan kamar tipe satu tempat tidur yang bisa dihuni sendiri. Napi bisa menghuni kamar sendiri dengan berbagai macam fasilitas layaknya kamar di rumah sendiri.

"Harganya bervariasi, kalau mau kamar bagus Rp500 ribu. Kalau kipas angin sekitar Rp300 ribu," ungkap pria yang pernah bergabung dengan militan Moro di Filipina Selatan ini.

Bahkan, petugas lapas menawarkan kamar dengan berbagai tipe. Semakin lengkap fasilitas semakin mahal pula tarifnya. Transaksi itu sudah menjadi hal lumrah. "Ada kamar VVIP, pasti mahal, tapi saya tidak tahu harganya" ucap Mahmud.

Petugas lapas, jelas Mahmud, juga memasang tarif untuk jam kunjung keluarga. Pungutan jenis ini dikenal dengan istilah uang kebersihan. "Kita kasih uangnya pas di kamar," tuturnya.

Pemerintah sudah membentuk satuan tugas operasi pemberantasan pungutan liar (OPP). OPP bertugas memberangus pungli di seluruh instansi pemerintah, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Menurut Ombudsman Republik Indonesia, praktik pungli terjadi merata di kementerian/lembaga. Empat praktik pungli yang parah berlangsung di lembaga pemasyarakatan, imigrasi, tilang, dan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala mengatakan, empat layanan di atas menjadi pengamatan khusus. Ombudsman juga telah mengantongi data dari kasus-kasus tersebut.


(YDH)