Hakim Konstitusi Seumur Hidup Cenderung Diktator

   •    Rabu, 30 Nov 2016 06:18 WIB
hakim mk
Hakim Konstitusi Seumur Hidup Cenderung Diktator
Hakim Konstitusi. Foto: MI/Adam Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menilai usulan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa periodeisasi berbahaya, karena membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

"Usulan seumur hidup itu berbahaya. Itu akan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Kecenderungan bisa diktator," kata Dadang saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Jabatan hakim konstitusi seumur hidup diajukan dalam permohonan uji materi dari peneliti Center for Strategic Studies University Of Indonesia (CSS-UI)/Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia, Tjiep Ismail, terhadap Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK.

Dadang menjelaskan hakim konstitusi yang diberikan jabatan tanpa batas waktu besar kemungkinan akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Kata dia, proses seleksi hakim konstitusi memang harus dilakukan sebagai bagian dari kontrol pengawasan.

"Proses seleksi (hakim konstitusi) itu proses pengawasan sebenarnya. Kalau mereka diseleksi lagi, itu bagian dari kontrol. Adanya batas waktu secara periodik merupakan kontrol kekuasaan kehakiman," jelas Dadang.

Ia pun tidak menginginkan kasus korupsi yang menyeret Mantan Ketua MK Akil Mochtar kembali terjadi. Kasus tersebut, kata dia, bentuk lemahnya pengawasan terhadap hakim konstitusi.

"(Masa jabatan seumur hidup) itu buka celah penyalahgunaan oleh hakim konstitusi nantinya. Tetap harus dibatasi, baik usia maupun periodenya," terang dia.

Mantan Ketua MK Mahfud MD menilai usulan masa jabatan hakim konstitusi seumur hidup berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia. Menurut dia, masa jabatan seumur hidup memungkinkan para hakim merasa kewenangan mereka tidak dibatasi.

Ia menambahkan, jika usulan itu dikabulkan, peluang terjadi korupsi oleh hakim konstitusi terbuka lebar sehingga akan semakin menambah daftar panjang kasus korupsi yang dilakukan para hakim.

"Justru yang tidak dibatasi lebih bahaya," tegas Mahfud. (Media Indonesia)


(TRK)