Menhub Harap tak ada Provokasi Terkait Lahirnya Permenhub 32/2016

Lukman Diah Sari    •    Selasa, 21 Mar 2017 12:31 WIB
polemik taksi online
Menhub Harap tak ada Provokasi Terkait Lahirnya Permenhub 32/2016
Menteri Perhubungan Budi Karya (Kanan) di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, Selasa 21 Maret 2017--Metrotvnews.com/Lukman Diah Sari

Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 disambut beragam sejumlah pihak. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap tidak ada provokasi, terkait lahirnya revisi permenhub tersebut.

"Disinyalir ada oknum pengurus yang melakukan itu (provokasi). Oleh karena itu, tadi semua polda telah siap melakukan (penegakan hukum)," kata Budi Karya di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, Selasa 21 Maret 2017.

Permenhub ini mengatur angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek, seperti Uber dan Grab-Car. Budi Karya meminta seluruh pihak bersikap teduh.

Menurut dia, Permenhub ini memastikan ada dua manfaat masing-masing untuk angkutan online, dan angkutan konvensional. "Pertama kepastian hukum. Kedua, regulasi pasti agar taksi terlindungi dari dominasi berlebihan," ujarnya.

Budi memberikan waktu kepada pemerintah daerah untuk bisa menyesuaikan dengan aturan baru itu. Budi mengatakan, sejumlah pemimpin daerah telah menyetujui isi Permenhub tersebut.

"Harapannya agar Permen tetap berlaku secara baik dan bisa melakukan sosialisasi dan forum konsultasi. Jadi tidak ada dominasi daerah," jelasnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, ada follow up dari tingkat pusat dan daerah terhadap Permenhub tersebut. Nantinya, para kepala daerah yang terdapat taksi online akan bersama Polri, Dishub, dan Dinas Kominfo di daerah melakukan dialog intens antara konvensional dan online.

"Seperti masalah tarif atas tarif bawah, masalah kuota taksi. Sambil jalan, dari pusat membentuk tim asistensi," ujarnya.



Kapolri mengatakan, di wilayah Sulawesi Selatan dan Jawa Timur komunikasi intens antara angkutan konvensional dan online sudah bergerak. Di dua kota itu tidak ada gejolak.

"Kayak di Jabodetabek dan Bandung, itu perlu asistensi pusat. Nanti akan ada kesepakatan lebih riil untuk menindaklanjuti revisi Permenhub 32 Tahun 2016 dengan langkah proaktif agar tak terjadi kekerasan yang merugikan," tandasnya.


(YDH)