Bupati Kukar Nilai Rutan KPK Bagus

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 10 Oct 2017 12:38 WIB
kasus suaprutan
Bupati Kukar Nilai Rutan KPK Bagus
Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari dikawal petugas ketika tiba di Gedung KPK, Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari menjadi salah satu penghuni anyar Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK). Dia menilai, fasilitas yang baru diresmikan pada Jumat 6 Oktober 2017 itu memiliki fasiltas yang baik.

Komentar itu dia lontarkan saat hendak menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Ini adalah pemeriksaan perdana Rita setelah ditahan KPK.

Tiba di gedung KPK, Rita yang mengenakan jaket hitam dengan dibalut rompi tahanan tak mau bicara banyak soal pemeriksaannya. Dia hanya berkomentar soal kondisi Rutan KPK.

"Belum tahu diperiksa apa, tapi penjaranya (rutan) bagus ko," kata Rita di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

KPK menahan Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur itu di Rutan Negara Klas 1 Jakarta Timur cabang Rutan KPK sejak 6 Oktober 2017. Lokasi Rutan baru ini berada di Gedung Merah-Putih KPK di Jalan Kuningan Persada Kavling K-4.

Selain memerika Rita, penyidik juga memanggil pemilik PT Citra Gading Asritama Ichsan Suadi. Terpidana kasus suap kepada pejabat Mahkamah Agung (MA) itu diperiksa untuk tersangka Rita.

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk RIW (Rita Widyasari)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Baca: ?11 Tahanan Dipindah ke Rutan Anyar KPK

Rita Widyasari bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin (KHN) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Keduanya diduga menerima gratifikasi atas sejumlah proyek di wilayah Kutai Kartanegara.

Total uang yang diterima dari gratifikasi itu sebesar Rp6 miliar. Atas perbuatannya, Rita dan Khairudin dijerat melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dari hasil pengembangan, KPK kembali menetapkan Rita dan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hari Susanto Gun (HSG) sebagai tersangka kasus suap perizinan lokasi perkebunan sawit inti dan plasma di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara. Dari sini, Rita meraup keuntungan mencapai Rp6,9 miliar.

Dalam kasus ini, Rita dijerat Pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, HSG selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.




(OGI)