Jaksa Tuntut Hakim Cabut Hak Politik Bupati Mustafa

Damar Iradat    •    Kamis, 12 Jul 2018 01:03 WIB
Suap Bupati Mustafa
Jaksa Tuntut Hakim Cabut Hak Politik Bupati Mustafa
Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa (tengah) keluar ruangan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/4). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A).

Jakarta: Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa agar dicabut hak politiknya. Mustafa dinilai telah terbukti menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah.

"Menuntut majelis hakim agar memberikan hukuman tambahan berupa pecabutan hak dipilih dalam jabatan publik empat tahun setelah selesai menjalani masa pidana," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan terhadap Mustafa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juli 2018.

Jaksa mengatakan, Mustafa pada saat melakukan tindak pidana korupsi menjabat sebagai bupati yang diharapkan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, ia malah melakukan hal sebaliknya.

Mustafa telah menyuap sejumlah anggota legislatif sebesar Rp9,6 miliar yang ditujukan agar DPRD menyetujui rencana peminjaman dana daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Selain itu, dana untuk menyuap DPRD itu ia dapatkan dari para kontraktor sejumlah Rp51,3 miliar dan Rp36,4 miliar.

Oleh karena itu, jaksa menuntut agar hak politik Mustafa dicabut untuk melindungi publik dari informasi dan persepsi yang salah terhadap orang yang dipilih. Selain itu, pencabutan hak politik juga untuk menghindari agar daerah dipimpin orang yang pernah dipidana karena kasus korupsi.

Mustafa sebelumnya dituntut hukuman empat tahun dan enam bulan penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Mustafa dinilai telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.


(JMS)